B.M. KUSUMANEGAKA, 038010865 (2013) Peran Dan Kedudukan Pertahanan Sipil Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Ps 30 UUD 1945. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-kusumanega-24895-9.babv-n.pdf Download (152kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Heskipun secara organisatoris telah sesuai, tetapi dalam dasar peraikiran dan falsaiahnya tetap terdapat perbedaan yang sulit dijembatani, terutama karena situasi Indonesia yang khas dan berbeda dengan negara-negara lain. Sistim pertahanan sipil yang berlungsi ganda seperti yang terdapat dalam undang-undang no. 14 tahun 1962 serta keputusan presiden no. 55 tahun 1972 mempunyai beberapa keuntungan, terutama dalam fleksibilitasnya dalam menghadapi pertempuran gerilya yang sangat mungkin akan dialami Indonesia jika musuh yang lebih kuat secara militer menyerang.

Actions (login required)

View Item