LUCITA IZZA RAFIKA, 070810690 (2012) KEPENTINGAN, PERWAKILAN, dan APBD �Studi tentang Interaksi Kepentingan dalam Proses Penyusunan APBD di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2011�. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-rafikaluci-24005-abstract.pdf Download (252kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-rafikaluci-20352-fis.p.30-kFULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam rangka implementasi Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengembangkan daerah masing-masing. Struktur kekuasaan di daerah menunjukkan bahwa eksekutif/ Bupati dan legislatif sama-sama memiliki legitimasi yang kuat karena keduanya dipilih rakyat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pemerintah membuat kebijakan seringkali terjadi benturan-benturan. Eksekutif dan legislatif adalah komponen pemerintah daerah yang bekerjasama dalam membuat kebijakan. Dalam penyusunan APBD, banyak kepentingan yang muncul baik dari pihak eksekutif maupun legislatif. Kepentingan-kepentingan tersebut mengakibatkan terjadinya deadlock berimplikasi pada berubahnya pemetaan pada posisi di dalam tubuh legislatif. Deadlock membuat munculnya peran serta partai politik untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi penyelesaian permasalahan antara eksekutif dan legislatif mengadakan kompromi dan bekerjasama sehingga didapatkan win-win solution. Solusi tersebut didapatkan dengan menggunakan Pemerintah Provinsi sebagai mediator penyelesaian konflik antara pemerintah eksekutif dengan legislatif Kabupaten.

Actions (login required)

View Item