RATNA ROSALIA DAMAYANTI, 070913035 (2013) EKONOMI POLITIK PERGULAAN : STUDI TENTANG REGULASI TATA NIAGA GULA DI PROVINSI JAWA TIMUR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-damayantir-24231-6.abstra-.pdf Download (82kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2013-damayantir-24231-1.FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Gula merupakan salah satu bahan pokok strategis kedua yang terkait dengan berbagai dimensi sehingga diperlukan adanya suatu regulasi pergulaan nasional yang komprehensif. Studi tentang regulasi tata niaga gula memunculkan masalah-masalah pada tahapan implementasinya, misalnya pada regulasi Kep.Memperindag No.527/MPP/Kep/9/2004 dan regulasi Kep.Memperindag No.334/MPP/Kep/5/2004) dimana permasalahan yang ada dapat dikaji melalui pendekatan ekonomi politik. Kedua regulasi tersebut ditujukan untuk mengatur pemberlakuan tata niaga gula impor dan perdagangan gula antar pulau yang mana diputuskan oleh Kementrian Perindustrian dan Perdagangan. Namun dalam implementasinya terjadi perembesan gula rafinasi ke pasaran umum karena kurangnya pengawasan pada jalur pendistribusian ataupun kelebihan raw sugar yang dapat mengancam produk lokal. Sedangkan dalam perdagangan gula antar pulau terjadi hambatan dalam implementasinya ketika kepala daerah memutuskan gula yang berasal dari Jatim ditahan untuk keluar pulau sehingga dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam kedua regulasi diatas menimbulkan kerugian bagi petani tebu karena para investorlah yang membeli gula para petani melalui mekanisme lelang sehingga daya tawar yang mereka miliki masih lemah. Walau interaksi antara investor dengan petani tebu saling bersimbiosis mutualisme, namun daya tawar yang dimiliki petani tebu masih lemah dalam pergulaan nasional. Peranan Negara pun hanya sebatas mengatur dan selebihnya diserahkan pada mekanisme pasar. Gula kini telah bergeser menjadi komoditas politik dan tak hanya berkisar pada kebutuhan pangan rakyat saja.

Actions (login required)

View Item