ASRI WIJAYANTI, 070810691 (2012) POLITIK PENDIDIKAN: STUDI TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI � POS PAUD TERPADU (PAUD - PPT) KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-wijayantia-22012-5.abstr-k.pdf Download (324kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pendidikan begitu penting dalam kehidupan kita. Apalagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merupakan gerbang awal memasuki pendidikan. Dengan maraknya tuntutan para orang tua mengenai program pendidikan tersebut, karena dirasa biaya masuk play group swasta terlalu mahal, maka pemerintah kota Surabaya turun tangan. Pemkot mengeluarkan kebijakan tentang PPT (Pos PAUD Terpadu) yang masuk dalam kategori PAUD sejenis (Similar With Play Group). Dibawah koordinasi Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, Dinas Pendidikan, Bappemas KB, dan Dinas Kesehatan Surabaya. Dalam rangka menyelenggarakan pendidikan, pemerintah harus benar-benar menuangkan amanat UUD 1945 ke dalam langkah yang lebih konkret, karena di zaman modern seperti sekarang ini, pendidikan selalu dikaitkan dengan persoalan yang lebih luas. Pendidikan dipandang sebagai investasi, instrumen yang efektif untuk mewariskan ideologi, kekuatan pengaruh, dan bahkan juga menjadi instrumen untuk mendapatkan keuntungan material. Oleh sebab itu, pendidikan selalu diperebutkan oleh berbagai pihak kepentingan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, data yang diperoleh dievaluasi secara kualitatif dalam bentuk penggambaran detail dan komprehensif untuk mendapatkan pengertian di balik data-data yang tersaji. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam menjelaskan pertanyaan penelitian dengan menggunakan Teori New Public Service, serta mengkerangkakan konsep Politik Pendidikan, Lembaga Politik, Lembaga Pendidikan, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu perlu diselenggarakan karena merupakan rancangan dan tuntutan masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintah sebagai penyedia layanan public. Disisi lain, PAUD – PPT digunakan sebagai media sarana kepentingan politik oleh pemerintah dan lembaga politik itu sendiri. Hambatan yang ditemui pemerintah bahwa ternyata PAUD - PPT juga dijadikan kepentingan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, seperti partai politik dan calon-calon legislative untuk meraih suara dalam pemilu. Upaya pemerintah dengan kembali lagi meningkatkan anggaran dan kualitas bagi penyelenggaraan Pos PAUD Terpadu.

Actions (login required)

View Item