TIA TRI WAHYUNI, 071011044 (2014) IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA LIMA MENTERI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BLITAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-wahyunitia-34404-8.abstr-k.pdf Download (341kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2014-wahyunitia-FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan asas desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya secara otonom. Salah satunya adalah pengelolaan dibidang pendidikan termasuk pemerataan kualitas guru PNS. Hasil pemetaan dari kegiatan program penataan dan pemerataan guru PNS oleh USAID, diketahui bahwa Kabupaten Blitar memiliki kekurangan guru SD sebanyak 1.066 orang dan kelebihan guru mata pelajaran pada tingkat SMP mencapai 225 orang yang tersebar di 17 kecamatan dari 22 kecamatan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menguraikan tentang implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS di Kabupaten Blitar, serta faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan penentuan informan dengan menggunakan purposive. Dalam penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Edward III dengan empat faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS di Kabupaten Blitar belum berjalan dengan efektif. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi antar lembaga pelaksana serta tidak dilaksanakannya proses penataan dan pemerataan guru PNS sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Actions (login required)

View Item