M. Ilham Riza Pahlefi, 071011075 (2014) STUDI DESKRIPTIF TENTANG KEEFEKTIFAN WAJIB BERIJAZAH SMA ATAU SEDERAJAT SEBAGAI PRASYARAT PERNIKAHAN DAN PERAN MODAL SOSIAL DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN DI DESA NGADISARI KEC. SUKAPURA KAB. PROBOLINGGO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-pahlefimil-34517-8.abstr-k.pdf Download (279kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2014-pahlefimil-FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Struktur lembaga pemerintahan yang paling bawah adalah pemerintahan desa. Setiap desa berhak menentukan arah pembangunan desa secara mandiri yang berbasis pada kearifan lokal. Setiap desa cenderung memiliki kekhasan tersendiri, termasuk kearifan dalam menyelesaikan permasalahan desa. Meskipun masalah tersebut relatif sama yang juga melanda diberbagai daerah lainya, namun setiap desa bisa jadi tidak sama dalam mengatasi permasalahanya. Seperti halnya permasalahan pendidikan di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo yang berada di tataran wilayah adat Tengger yang memiliki peraturan unik dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana keefektifan kebijakan pemerintah Desa Ngadisari yaitu sejak tahun 2010 mewajibkan warganya yang belum menikah harus memiliki ijazah SMA atau sebagai prasyarat pernikahan. Dan bagaimana peran modal sosial dalam membangun pendidikan khususnya berkaitan dengan keefektifan kebijakan tersebut. Mengingat kebijakan tersebut sangat unik dan berani serta hanya ada di Desa Ngadisari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Penentuan informan inti menggunakan metode purposive sampling yang kemudian berkembang menjadi snowball sampling. pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara mendalam serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk intervensi dari pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang mampu berjalan efektif justru dengan status peraturan yang tidak formal atau tidak tertulis dengan memanfaatkan modal sosial berupa Trust, norma-norma dan jaringan sosial pada masyarakat dalam pelaksanaanya, terbukti kebijakan itu mampu mengatasi permasalahan putus sekolah, dan meningkatkan partisipasi sekolah. Sementara peran modal sosial yakni khususnya untuk membantu keberhasilan kebijakan tersebut dalam membangun pendidikan.

Actions (login required)

View Item