Hendra Trisetiya Mahardika (2015) Studi Deskriptif Tentang Proses Institusionalisasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemekaran Wilayah Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Surabaya. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (396kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAKSI.pdf Download (321kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (335kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I. PENDAHULUAN.pdf Download (541kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until 27 February 2023. Download (376kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PENYAJIAN DATA, ANALISIS DATA, DAN INTERPRETASI TEORITIK.pdf Restricted to Registered users only until 27 February 2023. Download (527kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB 1V PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 27 February 2023. Download (324kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (414kB)

Abstract

Pemekaran wilayah merupakan sebuah kebijakan yang disusun dengan berbagai macam tujuan tertentu. Salah satunya adalah tujuan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pemekaran wilayah terjadi salah satunya karena sistem pelayanan yang ada dirasa tidak mampu memberikan kepuasan publik. Kelurahan Kapas Madya Baru mengalami pemekaran pada tahun 2010. Pada tahun 2011 Kelurahan Kapas Madya Baru sudah mampu menunjukkan prestasi di salah satu wilayah RW, yaitu sebagai wilayah yang merdeka dari sampah. Akan tetapi ada permasalahan yang terjadi yaitu jabatan kasi pembangunan masih kosong, sedangkan keberadaan staff juga mengalami kekurangan. Hal ini menjadi kendala karena pemekaran wilayah yang tujuan awalnya agar memberikan pelayanan yang memuaskan ternyata juga masih ada kekurangan dalam memenuhi aparat yang memberikan pelayanan. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah pemekaran wilayah memang dianggap efektif dalam meningkatkan kepuasan publik, tetapi tidak efisien. Hal tersebut dikarenakan untuk mencapai kepuasan publik melalui pemekaran wilayah, tidak mengatasi pokok permasalahan. Biaya yang dibutuhkan sangat besar, memberikan beban APBD, waktu yang dibutuhkan lama, menguras banyak tenaga dan menjadi bukti cacatnya sebuah sistem birokrasi. Seharusnya pemekaran wilayah tidak perlu dilakukan, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki alur birokrasi, memperbaiki kualitas pelayanan dan mengatur jumlah pertumbuhan penduduk

Actions (login required)

View Item