AZWAR ANAS WIJAYA PUTRA, 070917012 (2013) FORMALISASI SEBAGAI UPAYA PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima di Sentra Pedagang Karah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-putraazwar-28268-7.abstr-k.pdf Download (204kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FISIP2.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan sektor informal khususnya pedagang kaki lima di Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, pertumbuhan ini mengakibatkan rusaknya tata kota, berkurangnya fungsi jalan, berkurangnya fungsi pedestrian dan menimbulkan kemacetan. Untuk mengatasi permasalahan pedagang yang merusak tata kota, pemerintah kota Surabaya memiliki program khusus dalam menanganinya. metode yang digunakan dalam penggunaan ini adalah kualitatif, pemilihan metode kualitatif guna mengungkap secara jelas program pemerintah dan sejauh mana program tersebut memberikan pengaruh kehidupan sosio ekonomi pedagang kaki lima. Pemilihan Sentra pedagang kaki lima Karah dikarenakan sentra pedagang kaki lima Karah merupakan sentra terbesar yang ada di Surabaya, sentra yang dibangun diatas lahan 1092 m² dapat menampung 68 pedagang kaki lima. Penelitian di Kota Surabaya tentang pedagang kaki lima menggunakan kerangka pemikiran John Cross yang mengatakan bahwa upaya untuk mengatasi permasalahan pedagang adalah formalisasi, Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menganut model pengembangan pedagang kaki lima dari carunia mulya firdausy, yaitu pengembangan pedagang dengan kerjasama pemerintah. Peran pemerintah dalam pengembangan pedagang adalah sebagai : 1. Penyedia modal. 2. Pemberian ijin usaha usaha. 3. Pengembangan potensi pedagang. Kesimpulan yang didapat dari penelitian di sentra karah adalah, upaya formalisasi sebagai program pemerintah mendapat respon positif dari pedagang, upaya pembinaan dan pemberian ijin usaha usaha mampu meningkatkan pendapatan pedagang, sedangkan variabel penyedia modal pemerintah kota Surabaya belum pernah memberikan bantuan modal dalam upaya pengembangan usaha. Akses keuangan saat ini masih terbatas dari pinjaman perorangan dan koperasi karah makmur, sehingga diharapkan pemerintah memberikan bantuan keungan guna mempermudah pengembangan usaha pedagang.

Actions (login required)

View Item