FEBRIANA DYAH AYU KUSUMAWATI, 070913026 (2013) REKAYASA POLITIK TRAYEK ANGKUTAN UMUM PENUMPANG DAN KEBERADAAN TERMINAL BAYANGAN DI KABUPATEN TRENGGALEK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-kusumawati-28480-5.abstr-k.pdf Download (77kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 5.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Rekayasa atau alih trayek angkutan umum penumpang merupakan wujud manajemen lalu lintas, sebagaimana termasuk sub kajian transportasi. Kebijakan rekayasa atau perubahan rute tersebut dikeluarkan mengatasi permasalahan transportasi berupa pelanggaran, dengan adanya terminal bayangan Tujuannya menertibkan dan menghapus terminal bayangan. Terminal bayangan merupakan simpul illegal, di mana terdapat aktivitas ngetem atau parkir sembarangan oleh moda angkutan MPU. Terkait hal ini memunculkan konsepsi untung-rugi, ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Pihak yang paling diuntungkan adalah para pedagang kios Terminal Surodakan (resmi), namun juga berdampak bagi stakeholder atau unsur-unsur transportasi, sedangkan yang paling dirugikan adalah pihak awak terminal bayangan. Dalam kerangka teori ekonomi politik, melihat latar belakang dibalik dikeluarkannya kebijakan demikian. Orientasi kepentingan pribadi, merupakan alasan determinan, dari suatu realitas pengeluaran pengaturan berupa kebijakan, dan pointnya ada pihak yang paling sangat diuntungkan, yakni masyarakat terminal, pertimbangan teknis hanya sebagai dasar referensi formal dan rasional, dari segi pembahasan penataan transportasi. Kebijakan hanya berhenti pada tahapan uji coba, dan tidak dilanjutkan sampai sekarang. Memang pernah sempat aksi protes dilakukan oleh masyarakat terminal bayangan, dan cukup berhasil untuk memengaruhi sikap pemerintah dalam menangani kebijakan alih trayek angkutan umum penumpang. Inkonsistensi pemerintah, dikaitkan dengan persoalan implikasi politik, dari dikeluarkannya kebijakan tersebut. Hal-hal yang menyangkut politis sangat kental untuk memengaruhi untuk tidak bertahan pada putusannya, padahal keputusan atas kebijakan itu, sebelumnya tidak lepas dari dasaran kepentingan pribadi (ekonomi politik).

Actions (login required)

View Item