NUHA ISVARIANTONO, 070913047 (2013) KEPENTINGAN ELITE POLITIK LOKAL TERHADAP PEMEKARAN KECAMATAN NGASEM DI KABUPATEN KEDIRI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) gdlhub-gdl-s1-2013-isvarianto-28508-6.abstr-k.pdf Download (78kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 12.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Otonomi daerah sejak bergulirnya era reformasi mempunyai dampak yang sangat kompleks di dalamnya, salah satunya muncul fenomena pemekaran wilayah yang marak terjadi setelah otonomi daerah di gulirkan lebih tepatnya pasca berakhirnya era orde baru yang di harapkan bisa muncul sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan hingga percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dengan mendekatkan pelayanan pada masyarakat, yang menjadikan negara melalui pemerintah dalam hal ini di harapkan kehadirannya bisa dirasakan oleh masyarakat melalui otonomi daerah. Fenomena pemekaran wilayah di Indonesia menjadi marak sejak keluarnya Undang-undang No 22/1999 yang kemudian di amandemen menjadi Undang-undang No 32/2004. Pemekaran wilayah Kecamatan Ngasem menjadi salah satu penelitian tentang pemekaran daerah/wilayah di pulau jawa, penelitian ini untuk mengetahui proses terbentuknya Kecamatan Ngasem, siapa saja yang terlibat dalam proses itu, apa kepentingannya dan bagaimana proses itu berjalan. Mengetahui peran elite lokal yang ikut dalam proses pemekaran Kecamatan Ngasem dalam struktur pemerintahan dan jabatan-jabatan strategis lain antara sebelum dan setelah pembentukan Kecamatan Ngasem, serta implikasi dari kepentingan elite-elite lokal dalam proses politik di Kecamatan Ngasem. Penelitian ini menjabarkan sebuah studi elite terkait kepentingan elite politik lokal terhadap pemekaran Kecamatan Ngasem dalam kerangka teori elite politik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kecamatan Ngasem merupakan daerah hasil pemekaran dari Kecamatan Gampengrejo yang menjadi kecamatan baru otonom pada awal tahun 2009, dalam upaya mendekatkan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam implikasi terhadap kebebasan kepada para pejabat atau elite-elite di daerah untuk mengatur sendiri daerahnya dengan penuh, dimana mereka di berikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Tapi proses pemekaran Kecamatan Ngasem tidak lahir dari aspirasi masyarakat melainkan digerakan oleh elite politik lokal yang ada di daerah, seperti elite partai politik dan juga elite birokrasi. Pemekaran daerah rawan dengan kepentingan elite-elite lokal untuk penguasaan anggaran, KKN hingga Pilkada .Saat ini banyak harapan yang ditumpukan kepada para birokrat, agar kedepan dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

Actions (login required)

View Item