RELASI KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) PLUMBUNGAN KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO PERIODE TAHUN 2010- 2014

AYU NOVITA, 071013080 (2014) RELASI KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) PLUMBUNGAN KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO PERIODE TAHUN 2010- 2014. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2014-novitaayu-30603-6.abstr-k.pdf

Download (281kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
9.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab tentang Relasi Kelembagaan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan teori kelembagaan Huntington untuk menjawab tingkat kelembagaan, teori formulasi Kebijakan Publik David Easton untuk menggambarkan proses pembuatan peraturan Desa, dan konseptualisasi tentang sistem pemerintahan Presidensial untuk menjawab relasi lembaga eksekutif dan yudikatif di Desa. Peneliti menggunakan metode Penelitian Deskriptif Kualitatif untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kondisi yang sedang terjadi dilapangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwasanya relasi antara kepala desa sebagai lembaga eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif adalah berkedudukan setara sebagai mitra kerja tanpa ada subordinasi dibawahnya, tetapi karena kurangnya pemahaman mengenai struktur pemerintahan mengakibatkan adanya kekuatan lembaga di salah satu pihak. Kepala Desa lebih mendominan dalam perumusan Peraturan Desa daripada Badan permusyawaratan Desa dikarenakan ternyata kelembagaan Kepala Desa Lebih kuat dibandingkan dengan BPD, dalam proses pembuatannya melalui 3 tahap yaitu input, proses dan output . Input terdiri dari tuntutan dan dukungan oleh masyarakat Desa melalui perwakilan- perwakilan yang dibahas dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang kemudian disahkan oleh BPD menjadi sebuah output yaitu Peraturan Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 Fis.P.24/14 Nov r
Uncontrolled Keywords: RELATION AGENCIES
Subjects: J Political Science
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:
CreatorsNIM
AYU NOVITA, 071013080UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorBudi Prasetyo, Dr., Drs., M.SiUNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email okta@lib.unair.ac.id
Date Deposited: 25 Mar 2014 12:00
Last Modified: 07 Sep 2016 03:32
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/16612
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item