NIKEN APRILIA, 070216777 (2011) DUKUNGAN AKTOR PERUMUS KEBIJAKAN TERHADAP PENERAPAN KONSEP GENDER BUDGET DALAM APBD KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-aprilianik-20251-fisan3-k.pdf Download (334kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-aprilianik-17001-fisan3-d.pdf Restricted to Registered users only Download (831kB) | Request a copy

Abstract

Penyusunan anggaran adalah sebuah proses yang banyak sekali mengundang pro dan kontra. Meskipun konsep gender mainstreaming telah diterapkan dalam Propenas, pada tingkat daerah tidak ada anggaran khusus untuk meningkatkan kesetaraan gender. Analisa budget pemerintah kota (pemkot) memperkuat sinyalemen lemahnya komitmen pemkot Surabaya terhadap program pemberdayaan perempuan. Alokasi dana yang tersedia untuk program-program pemberdayaan perempuan jauh dari rekomendasi alokasi minimum gender budget dari APBD. Penelitian ini dilakukan untuk menjawabpermasalahan terkait dengan bagaimana sebenarnya proses penyusunan sebuah anggaran, siapa saja aktor perumus anggaran, bagaimana dukungan yang diberikan olah para aktor tersebut, serta apa yang mendasari sikap mereka.. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif eksplanatif dengan wawancara mendalam dan mengacu pada dokumen yang relevan. Setelah dilakukan analisa dan interpretasi data maka diketahui bahwa pihak yang lebih dominan dalam penentuan jumlah riil anggaran adalah panitia anggaran dalam DPRD. Meskipun dalam proses penyusunannya panitia anggaran menerima masukan dari dinas mengenai usulan dana yang dibutuhkan, panitia anggaran mempunyai wewenang untuk menerima atau menolak usulan tersebut. Juga dalam regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, yaitu Permendagri No. 13/2006 tidak mengatur secara teknis penyelenggaraan musrenbang seperti pada Kepmendagri No. 29/2002. hal ini menyebabkan tersumbatnya saluran yang selama ini mengakomodasi pihak luar yang mempunyai kepentingan dalam penganggaran. Selain tersebut diatas, adanya anggaran yang kurang responsif gender juga disebabkan oleh pertama, kurangnya keterwakilan perempuan di dalam susunan pemerintahan, khususnya pejabat penyusun APBD. Kedua, minimnya pengetahuan dan skill perwakilan perempuan tersebut mengenai isu-isu dan konsep gender yang seharusnya bisa mereka akomodasi secara maksimal melalui kedudukan yang mereka tempati dalam pemerintahan saat ini. Keywords: Gender budget, Aktor perumus anggaran, Dukungan

Actions (login required)

View Item