CAHYANI NADYA FITRIANI, 070710575 (2011) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPERASI PASAR BERAS (OPB) DI SURABAYA Studi Deskriptif tentang Implementasi Kebijakan Operasi Pasar Beras Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ( Perum BULOG) Sub Divisi Regional Surabaya Utara. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-fitrianica-20261-fisan4-k.pdf Download (268kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-fitrianica-17012-cahyani-7.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan Publik dipandang sebagai suatu solusi dalam memecahkan permasalahan public tidak terkecuali permasalahan dalam menjaga kestabilan harga pangan khususnya beras. Sebagaimana siklus tahunan, pada Desember-Januari harga beras pasti naik, kadang sangat signifikan karena volume suplai yang berkurang. Musim panen beras diperkirakan baru mulai bulan Maret karena hujan agak terlambat sehingga waktu tanam pun terlambat. Pemerintah pasti paham betul siklus tahunan ini sehingga keseimbangan penawaran dan permintaan beras di seluruh Indonesia sangat ditentukan oleh pengelolaan stok beras. Inpres Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan telah memberi mandat kepada segenap instansi pusat dan daerah melalui Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menetapkan kebijakan stabilisasi harga beras domestik. Ketika harga beras dunia amat liar pada 2008 dan 2009, Indonesia mampu meredam kenaikan harga beras di dalam negeri karena ”keberhasilan” Bulog mengelola stok beras domestik, kekuatan jaringan Bulog dengan pedagang swasta, dan faktor dukungan produksi padi yang memadai. Tindakan spekulasi dan penimbunan beras dapat dihindari karena harga di pasar internasional sangat tinggi. Apabila pada musim tanam (paceklik) tahun ini pemerintah dan Bulog mampu melakukan minimal sama dengan 2009, kenaikan harga yang lebih tinggi pasti dapat dihindari. Kini situasi berbeda. Dulu pemerintah punya kewibawaan terhadap pasar, kini kuasa pasar menyingkirkan peran pemerintah. Tapi itu pilihan pemerintah sendiri. Pemerintah pasca Orde Baru secara konsisten memilih liberalisasi pertanian adalah cara terbaik. Pasar bebas di terapkan, bea masuk diturunkan, subsidi petani satu persatu dilucuti, sampai instrumen pengendali harga seperti Bulog diubah menjadi perusahaan pedagang pangan. Intervensi pemerintah untuk stabilisasi harga pangan menjadi tidak efektif lagi. Kebijakan Operasi Pasar Beras (OPB ) yang semula diinginkan untuk bisa meredam gejolak harga beras dipasaran pada kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan keinginan karena pada prosesnya masih memiliki banyak kendala seperti yang terjadi di Surabaya. Sehingga penelitian mengenai implementasi sebuah kebijakan dalam hal pangan di Indonesia menjadi kajian yang menarik untuk dibahas mengingat pada setiap negara tidak dapat dipisahkan dari persoalan pangan untuk masyarakatnya. Kata kunci: - implementasi, kebijakan publik, OPB

Actions (login required)

View Item