Mahfi Sri Wulandari, 070610241 (2010) KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH, CIVIL SOCIETY DAN SEKTOR PRIVAT DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (KTM) DI KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-wulandarim-16081-fisan4-k.pdf Download (546kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-wulandarim-13477-fisan4-k.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Implementasi kebijakan merupakan salah satu proses krusial dalam kebijakan publik. Kebijakan yang melibatkan banyak aktor di dalamnya memiliki kemungkinan untuk mengalami kesulitan dalam proses implementasinya, hal ini dikaenakan terjadi benturan kepentingan antar aktor dalam kebijakan tersebut. Karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil tema kemitraan antar actor governance yakni pemerintah, civil society dan sektor privat dalam implementasi kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana bentuk kemitraan antara aktor-aktor governance dan bagiamana implikasinya pada implementasi kebijakan, dalam hal ini adalah kebijakan tentang KTR dan KTM di Kota Surabaya. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dan lokasi dari penelitian ini adalah Kota Surabaya sebagai lokus diterapkannya perda KTR dan KTM dengan Dinas Kesehatan sebagai coordinator utama dalam proses implementasinya. Analisis data yang ditemukan dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan penelitian dengan menggunakan analisis teori model kebijakan dari Merilee S.Grindle yang didalamnya menggambarkan bagaimana perilaku para aktor dalam sebuah kebijakan. Hasil analisis data yang dihasilkan menunjukkan bahwa dalam implementasi perda KTR dan KTM di kota Surabaya ini terdiri dari dua bentuk yaitu kemitraan dalam bentuk penyediaan sarana fisik dan non fisik. Dan aktor-aktor yang terlibat dalam kemitraan ini telah mneunjukkan peranan dan partisipasi yang baik dalam implementasi perda KTR dan KTM. Selain mengenai kemitraan, hasil penelitian lainnya adalah mengenai implementasi kebijakan perda KTR dan KTM yang hingga saat ini belum maksimal dikarenakan adanya faktor kepentingan aktor yang terlibat, ketersediaan sumberdaya yang kurang, kepatuhan masyarakat dan konsistensi dari pelaksana kebijakan.

Actions (login required)

View Item