Shanaz Ayesha Nurcahya, 070517798 (2009) FAKTOR PENDORONG PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA TERHADAP RATIFIKASI PROTOKOL KYOTO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-nurcahyash-16420-fishi7-k.pdf Download (236kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-nurcahyash-13807-fishi7-f.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian dengan judul Faktor Pendorong Perubahan Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Ratifikasi Protokol Kyoto membahas masalah komitmen negara-negara di dunia termasuk Australia untuk mencari solusi bersama atas permasalahan lingkungan global. Pada awal yerbentuknya Protokol Kyoto, Australia mengambil sikap menolak untuk meratifikasinya. Dengan kata lain, Australia tidak bersedia menerima komitmen untuk mengurangi tingkat emisi karbon yang berasal dari gas rumah kaca (GRK) yang mayoritas dihasilkan oleh negara-negara maju seperti Australia. Namun penolakan tersebut berakhir setelah terjadinya pergantian kepemimpinan dalam sistem pemerintahan Australia. Perdana Menteri Terpilih, Kevin Rudd, menggantikan kepemimpinan John Howard sejak November 2007. Ditahun yang sama Kevin Rudd segera mengambil kebijakan untuk meratifikasi Protokol Kyoto. Kebijakan yang mustahil dilakukan oleh pemerintahan John Howard. Untuk mengetahui alasan dibalik perubahan kebijakan luar negeri Australia tersebut, penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri yang fokus pada analisis input kebijakan luar negeri yang berasal dari faktor internal dan eksternal dan pendekatan environmentalisme terkait masalah perubahan lingkungan. Melalui data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, dapat ditemukan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Australia terkait ratifikasi Protokol Kyoto dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu peran perdana menteri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, dan faktor eksternal, yaitu situasi dan kondisi lingkungan di sekitar kawasan Australia yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan Australia terkait ratifikasi Protokol Kyoto. Selain itu, masalah perubahan lingkungan yang turut berdampak pada kondisi lingkungan Australia turut mendesak pemerintah Australia untuk mengambil langkah tegas dalam upaya bersama penyelamatan lingkungan melalui komitmen Protokol Kyoto.

Actions (login required)

View Item