ARY SULISTYO, 070216653 (2008) REVITALISASI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SURABAYA SINERGI NEGARA, MASYARAKAT, DAN SWASTA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2009-sulistyoar-9822&no=1 Restricted to Registered users only Download (1kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berawal dari perubahan besar-besaran kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surabaya. Sejak awal pemerintahan Walikota Bambang DH, yang diawali dengan keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Diikuti dengan beberapa kebijakan yang cukup berani lainnya. Di antaranya penyegelan 13 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang –pada pemerintahan sebelumnya mendapatkan ijin dari Pemkot Surabaya— didirikan di atas lahan yang seharusnya untuk RTH. Penyegelan ini dimaksudkan untuk menolak perpanjangan ijin atas tanah yang dipakai dan mengembalikan lahan kepada fungsi yang semestinya. Bahkan resiko dituntut ke meja hijau pun diambil Pemkot Surabaya. Kebijakan lainnya adalah instruksi walikota tentang Program Satu Jiwa Satu Pohon (SAJISAPO) pada tahun 2005. Dengan keluarnya instruksi ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) yang berhubungan langsung dengan RTH, seolah tiada hari tanpa menanam pohon. Selain itu, pembangunan RTH yang revolusioner ini akhirnya membawa tanggapan baik, apakah Pemerintah Kota Surabaya sedang ngebut menyelesaikan PR yang belum selesai sebagai bentuk realisasi pelayanan publik? Jika pada beberapa tahun terakhir pembangunan RTH di Surabaya bisa begitu cepat, kenapa pada pemerintahan sebelumnya tidak pernah dilaksanakan? Bahkan penyalahgunaan RTH justru terjadi. Dengan temuan fakta ini, peneliti memutuskan untuk lebih mendalami fenomena yang terjadi. Dalam proses penelitian, muncul beberapa hal menarik untuk objek penelitian. Di antaranya isu kepemimpinan dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kota Surabaya yang ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan konsep kemitraan antara goverment, pihak swasta, dan civil society dalam rangka menciptakan good governance. Akan tetapi dalam proporsi antara ketiganya Pemkot Surabaya sebagai local goverment memiliki peran dan pengaruh paling besar. Negara sebagai perangkat yang berwenang untuk memaksa dilakukan Pemkot Surabaya dalah revitalisasi RTH ini.

Actions (login required)

View Item