Dyah Sawitri, 070116513 (2005) PLURALISME HUKUM DALAM PEMANFAATAN HUTAN KONSERVASI : STUDI DESKRIPTIF TENTANG PENGAMBILAN HASIL HUTAN PADA MASYARAKAT ADAT TENGGER DI DESA RANU PANI, KECAMATAN SENDURO,KABUPATEN LUMAJANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-sawitridya-1533-fisant-t.pdf Download (305kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) 17354.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Masyarakat Tengger Ranu Pani tinggal di dalam kawasan hutan (enclave) memandang hutan sebagai sumber kehidupan. Maka dari itu, untuk kelangsungan hidup mereka memanfaatkan hutan. Dalam kegiatan pemanfaatan hutan itu tedapat sistem hukum di dalamnya. Oleh karena itu, hal menarik yang dapat dikaji adalah aturan-aturan apa saja yang berlaku dalam memanfaatkan hutan ? Bagaimana aturan-aturan tersebut saling berinteraksi ? Bagaimana kaitan antara pandangan dan perilaku masyarakat Tengger terhadap aturan-aturan tersebut ? Bagaimanakah penyelesaian sengketanya ? Sanksi apa saja yang dijatuhkan bagi pelanggarnya ? Penelitian ini akan mendeskripsikan aturan-aturan yang berlaku dalam pemanfaatan hutan, pandangan dan perilaku masyarakat terkait dengan aturan-aturan tersebut, serta sengketa yang terjadi, cara penyelesaian, dan sanksi-sanksi yang diberikan pada pelanggar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan/observasi perilaku masyarakat dalam mengambil hasil hutan dan upacara adat pada masyarakat Tengger. Selain itu, juga menggunakan metode wawancara pada masyarakat Tengger untuk mengetahui pandangan mereka tentang aturan pemanfaatan hutan. Wawancara juga dilakukan pada petugas PPA untuk mengetahui aturan-aturan yang berlaku, cara penyelesaian sengketa, dan sanksi-sanksi yang diberikan pada pelanggar. Pluralisme hukum dalam pemanfaatan hutan konservasi terkait dengan adanya interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam pemanfaatan hutan dan interaksi antara perilaku masyarakat dalam mendapatkan hasil hutan dengan hukum yang ada. Pada akhirnya, masyarakat Tengger dan petugas PPA adalah arena semi- otonom yang dapat menghasilkan aturan-aturan sendiri, yang memungkinkan keduanya mendapatkan keuntungan, utamanya masyarakat Tengger di dalam mengakses sumber daya hasil-hasil hutan dengan cara mengambil hasil hutan waktu dini hari dan apabila ketahuan petugas maka masyarakat dapat memberikan "uang tutup mulut".

Actions (login required)

View Item