AHMAD FIRDAUSI, 070016168 (2006) KEBANGKITAN ISLAM POLITIK PASCA ORDE BARU: STUDI DESKRIPSI PADA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN SIDOARJO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-firdausiah-3024-fisp15-k.pdf Download (301kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) 17361.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Hubungan antara Islam dan negara sudah menjadi permasalahan nasional bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaannya. Hal itu sudah menjadi wacana lama dalam panggung politik bangsa Indonesia. Setelah melalui berbagai perdebatan, secara pelan-pelan wacana tersebut mulai terlupakan dan kemudian menjadi sesuatu yang haram dibicarakan seiring dengan berkuasanya rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru, dengan Soeharto sebagai pucuk pimpinannya, tidak menginginkan ada asas lain di negeri ini selain Pancasila. Oleh karena itu, Soeharto `memaksakan' Pancasila sebagai asas tunggal bagi segala bentuk organisasi. Semenjak itu mendiskusikan atau membicarakan hubungan Islam dan negara menjadi sesuatu yang diharamkan. Kondisi seperti ini berlangsung selama tiga dekade kekuasaan Soeharto. Setelah didahului oleh berbagai gelombang protes dari mahasiswa dan masyarakat di seluruh Indonesia, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Bergulirnya reformasi di Indonesia telah memberi angin segar bagi kehidupan politik bangsa Indonesia setelah lebih dari tiga dekade berada di bawah hegemoni Orde Baru. Saluran-saluran berekspresi melalui partai politik yang sebelumnya tertutup rapat telah terbuka. Diskusi atau forum-forum yang di dalamnya membicarakan asas negara dan organisasi sudah tidak lagi dilarang. Momentum reformasi memberi peluang kepada bangsa Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik. Masa depan yang sering disebut dengan Indonesia Baru. Bukan lagi Indonesia Lama yang dipenuhi dengan intrik dan kecurangan politik, tindakan represif kepada pengkritik pemerintah, dan pelarang pembentukan partai politik. Indonesia Baru juga menjamin kebebasan warga negara untuk mendirikan partai politik. adanya nilai-nilai demokrasi yang menjamin hal tersebut, ternyata dimanfaatkan dengan baik oleh politisi-politisi muslim untuk mendirikan partai politik Islam, salah satunya adalah Partai Keadilan (Sejahtera). Dengan kehidupan partai yang dinamis, Partai Keadilan (Sejahtera) mampu memberi wama tersendiri bagi panggung politik nasional dengan eksistensinya sampai dengan saat ini, meski harus berganti nama dengan Partai Keadilan Sejahtera.

Actions (login required)

View Item