ARKIAL EKO YOSWIARTO, 071013054 (2014) DISTORSI PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NO. 10 TAHUN 2012 : STUDI EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (FULL TEXT) Binder1yoswiartoa.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-yoswiartoa-37995-6.-abstr-i.pdf Download (88kB) | Preview

Abstract

Penyediaan perumahan real estate untuk masyarakat berpenghasilan rendah oleh pemerintah daerah dengan menganut konsep hunian berimbang bertujuan untuk menjamin ketersediaan rumah. Tetapi hingga saat ini di kota Surabaya pengembang perumahan yang belum melaksanakan konsep hunian berimbang. Penting untuk melihat dan menganalisis penyebab banyaknya pengembang perumahan belum melaksanakan konsep hunian berimbang, dan mengetahui penyebab pemerintah kota Surabaya belum memberikan sanksi yang tegas kepada pengembang perumahan yang belum melaksanakan konsep hunian berimbang sehingga dapat diketahui siapa saja yang diuntungkan dan dirugikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa pengembang perumahan belum melaksanakan konsep hunian berimbang di kota Surabaya ? (2) Faktor – faktor apa yang membuat pemerintah kota Surabaya kurang tegas dalam menindak pengembang perumahan yang belum melaksanakan konsep hunian berimbang ? (3) Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari belum terlaksananya konsep hunian berimbang tersebut ? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif bertujuan menggambarkan kendala-kendala pengembang perumahan dalam melaksanakan konsep hunian berimbang dan kendala pemerintah kota Surabaya dalam pemberian sanksi kepada pengembang perumahan yang belum melaksanakan konsep hunian berimbang. Teori yang digunakan adalah teori dan konsep ekonomi politik, pemerintah kota, pengembang perumahan dan pemerintah kota. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terlihat adanya saling pengaruh dan hubungan antara fenomena politik dan ekonomi dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan konsep hunian berimbang, para pengambil kebijakan sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomis yang menguntungkan kelompok tertentu dan masih kurang tegasnya pemerintah kota dalam menjalankan kebijakan konsep hunian berimbang ini. Untuk itu penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah kota tegas dalam menjalankan kebijakan penyediaan perumahan dengan melaksanakan konsep hunian berimbang.

Actions (login required)

View Item