Merryn Ester Augina (2015) Implementasi Mandat International Whaling Commission (Iwc) Dalam Kasus Perlakuan Lumba-Lumba Di Taiji, Jepang. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (387kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (290kB)
	Text (BAB 1) 3. BAB I.pdf Download (785kB)
	Text (BAB 2) 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 8 April 2023. Download (712kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 8 April 2023. Download (368kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 8 April 2023. Download (299kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (333kB)
	Text (LAMPIRAN) 8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 8 April 2023. Download (727kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berusaha mengkaji pengaruh Jepang dan mandat IWC dalam kasus perlakuan lumba-lumba di Taiji, Jepang berdasarkan pendekatan neorealisme. Kajian terkait dengan 2 variabel yang berpengaruh secara struktural yakni orientasi power (bagaimana kekuatan dalam organisasi dapat diarahkan) di dalam organisasi dan desain organisasi (problematika dasar pembentukan organisasi). IWC merupakan organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam meregulasi kegiatan perburuan paus dan konservasi paus. Di Taiji, Jepang terdapat praktik perburuan lumba-lumba dengan metode pembunuhan yang tidak manusiawi. Perburuan dilakukan dalam jumlah besar sehingga juga mengancam stabilitas populasi lumba-lumba. IWC di dalam menghadapi kasus perlakuan lumba-lumba di Taiji, Jepang memiliki sikap yang berbeda dibandingkan kasus-kasus perlindungan small cetaceans lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan terus berlangsungnya pembunuhan dan penangkapan lumba-lumba di Taiji hingga saat ini dengan jumlah yang besar meskipun terdapat berbagai tuntutan di tingkat internasional. Industri perburuan lumba-lumba baik yang bersifat mengolah lumba-lumba sebagai bahan pangan maupun yang bersifat industri wisata tetap didukung oleh pemerintahan Jepang tanpa adanya larangan dari IWC. Tindakan IWC terhadap kasus ini yang membuatnya menjadi melenceng dari mandat IWC. IWC sendiri telah lama mengalami permasalahan di dalamnya terkait dengan pecahnya anggota ke dalam dua kubu yakni pro-whaling dan anti-whaling. Sebagian besar persoalan tidak dapat menemui konsensus dan dilanjutkan pada voting. Pemahaman antar anggota IWC mengenai mandat IWC sendiri masih terdapat banyak perbedaan. Maka dari itu, selain melihat pengaruh Jepang dalam orientasi kekuatan IWC, penulis juga menganalisa persoalan dalam desain organisasi yang turut membuat pengaruh Jepang pada IWC semakin kuat.

Actions (login required)

View Item