Rosi Nur Hidayati, 070913010 (2013) MUTASI APARATUR PEMERINTAH DAN KEPENTINGAN POLITIK STUDI KASUS KABUPATEN GRESIK DUA TAHUN KEPEMIMPINAN SAMBARI-QOSIM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-hidayatiro-27588-7.abstr-k.pdf Download (115kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan mutasi merupakan instrumen yang penting untuk memanajemen pegawai negeri sipil, khususnya dalam pemerintahan daerah. Otonomi daerah pun memeberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola aparatur daerah, salah satunya dengan melakukan penataan SDM, dalam semangat reformasi birokrasi juga menuntut Pemda dalam memanajemen pegawai agar menjunjung tinggi kompetensi,profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan pertimbangan gaji yang sepadan. Namun, kepala daerah sebagai pejabat politik yang dipilih dari kontestasi pemilu, juga mempunyai tuntutan dari pendukunganya untuk dapat memberikan posisi dalam pemerintahan. Sedangkan pendukung lain dari masyarakat pun menuntut pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan pegawai yang mempunyai kompetensi dan integritas tinggi. Dari situlah peneliti ingin mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dilakukannya mutasi di Kabupaten Gresik, dan apakah dalam mutasi tersebut ada pertimbangan lain selain merit system, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berangkat dari rumusan tersebut peeliti mendapatkan data bahwa mutasi yang dilakukan adalah untuk reorganisasi, mengevaluasi pegawai, untuk penyegaran, mengembalikan pada bidangnya, menata pegawai yang pangkatnya lebih rendah dari bawahannya. Namun, diantara pertimbangan tersebut ada pula pertimbangan yang ada kepentingan politik yakni terkait keterkaitannya dengan dukung-mendukung dalam Pemilukada.

Actions (login required)

View Item