DEVITA CAROLIN, 079815818 (2006) HAMBATAN-HAMBATAN AUSTRALIA PERIODE KEPEMIMPINAN PM. JOHN HOWARD 1996-2002 DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KONVENSI GENEWA 1951 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) 77.1.pdf Download (160kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-carolindev-1271-fishi2-6.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Krisis kemanusiaan yang menimpa pengungsi dan pencari suaka di wilayah Australia menimbulkan keprihatinan masyarakat intemasional, hal ini dikarenakan Australia adalah salah satu negara tujuan imigrasi dan selama ini dikenal sangat ramah terhadap pengungsi. Kebijakan penahanan sewenangwenang (arbitrary detention policy) yang diterapkan oleh Australia pada masa pemerintahan P.M. John Howard melanggar beberapa peraturan internasional, salah satunya adalah Konvensi Genewa 1951. Konvensi pengungsi 1951, secara khusus memberikan jaminan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka dan membatasi negara-negara tujuan migrasi menjatuhkan hukuman kepada mereka yang datang secara langsung dari negara tempat mereka mendapat penganiayaan atau dari negara lain dimana mereka tidak mendapat jaminan perlindungan. Keputusan Australia untuk meratifikasi Konvensi menunjukkan itikad Australia untuk bersedia terikat dengan peraturan tersebut. Komitmen ini dilakukan dengan jalan mengimplementasikan peraturan dalam konvensi ke dalam legislasi nasionalnya. Namun dalam kenyataannya upaya implementasi tersebut mengalami hambatan. Penelitian ini menggunakan beberapa teori seperti positivisme dalam hukum internasional, teori kedaulatan, dan teori mengenai hubungan antara hukum intemasional dan hukum nasional dalam upaya rnenjawab pertanyaan mengapa pemerintah Australia pada periode kepemimpinan P.M. John Howard belum mampu mengimplementasikan Konvensi Genewa 1951 tentang perlindungan terhadap para pengungsi ke dalam legislasi nasionalnya. Peringkat analisis yang digunakan adalah negara bangsa dan sistem intemasional. Secara metodologis penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanati£ Jangkauan penelitian dibatasi, yaitu tahun 1996 ketika P.M. John Howard mulai memegang pemerintahan sampai dengan tahun 2002 yaitu ketika arus pengungsi yang masuk ke Australia mengalami peningkatan dan banyak terjadi tindak pelanggaran pemerinrah Australia terhadap peraturan internasional. Setelah melalui pembahasan, hipotesis yang diajukan didukung sepenuhnya oleh fakta. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Australia dalam upaya mengimplementasikan Konvensi Genewa 1951 disebabkan karena kondisi sosial politik Australia pada saat itu tidak mendukung upaya implementasi konvensi pengungsi ke dalam legislasi nasional, serta faktor eksternal yaitu kurang efektifnya promosi dan supervisi yang dilakukan oleh UNHCR dalam mendesakkan pelaksanaan peraturan internasional terhadap pengungsi di wilayah Australia.

Actions (login required)

View Item