DWI RETNO PUJIATI, 070216642 (2007) RESOLUSI KONFLIK ANTARA NELAYAN TRADISIONAL DENGAN NELAYAN MODERN STUDI KASUS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM RESOLUSI KONFLIK ANTARA NELAYAN TRADISIONAL KECAMATAN UJUNGPANGKAH DENGAN NELAYAN MODERN KE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) 80.3.pdf Download (215kB) | Preview
	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB) | Request a copy
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penyelesaian konflik antara nelayan tradisional, Ujungpangkah dengan nelayan modern, Weru Komplek. Selain itu untuk mengidentifikasikan pola resolusi konflik apa yang dikonstruksikan dalam permasalahan tersebut. Permasalahan yang hendak dijawab adalah bagaimana kebijakan-kebijakan kedua Pemkab dalam penyelesaian konflik antar nelayan dan pola resolusi konflik apa yang dikembangkan oleh kedua Pemkab tersebut. Metode yang diterapkan adalah sebuah studi kasus dengan konflik antar nelayan tradisional, Kecamatan Ujungpangkah dengan nelayan modem, Kecamatan Paciran sebagai bahan kajiannya. Pengumpulan data dilakukan dengan empat cara, yaitu melakukan wawancara berstruktur secara in depth interview baik dengan aparat pemerintahan kabupaten di kedua kabupaten, serta aparat pemerintahan desa di desa-desa yang berkonflik, juga diantara pengurus nelayan maupun dengan nelayan yang berkonflik yang berada di daerah dua kabupaten tanpa menghindari dari temuan-temuan baru. Wawancara bebas dengan sejumlah informan. Pengamatan dan observasi langsung pada lokasi sengketa dan penelahan dokumen. Untuk memperoleh keabsahan data digunakan teknik tringulasi sumber data dengan menggunakan berbagai sumber yang berbeda. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskripsi mengikuti alur siklus dimana analisa dilakukan secara bersamaan, jalin menjalin pada tahapan retluksi, penyajian serta verifikasi data. Hasil analisis terhadap temuan data dilapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam konflik ini berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian konflik. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Lamongan lebih didasari dari adanya tuntutan dari para nelayan yang berkonflik yang menuntut turut sertanya pemkab untuk menyelesaikan konflik antar nelayan. Kondisi inilah yang membawa pola resolusi konflik pada model "win-win solution" dimana proses mediasi melalui pertemuan-pertemuan antara pemkab sebagai fasilitator dan para nelayan sebagai pihak yang berkonflik. Dalam melaksanakan proses mediasi, baik Pemkab Gresik maupun Pemkab Lamongan menggunakan pendekatan persuasif secara institusional, namun"semangat demokrasi" didalamnya belum cukup membawa efektifitas penyelesaian konflik. Temuan data di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan Pemkab Gresik dan Pemkab Lamongan "terpaku" pada saat terjadinya konflik saja (jangka pendek) tanpa dibarengi kemauan dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang dilakukan sebelum dan sesudah konflik terjadi (jangka panjang) agar konsensus¬konsensus lebih mudah diwujudkan.

Actions (login required)

View Item