HADI SAKSONO, 070216660 (2008) POLITIK KEPENTINGAN PEDAGANG KORBAN KEBAKARAN PASAR TURI SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) gdlhub-gdl-s1-2008-saksonohad-9391-fisp34-k.pdf Download (335kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-saksonohad-9094-fisp34-8.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Peristiwa kebakaran yang terjadi di Pasar Turi, yang notabene merupakan pasar terbesar yang ada di Kota Surabaya, pada 26 Juli dan 9 September tahun 2007 telah menyebabkan sedikitnya 3000 orang pedagang yang sebagian besar menempati bangunan tahap I-II menjadi kehilangan kesempatan untuk berjualan. Hilangnya kesempatan untuk berjualan inilah yang melatarbelakangi pedagang korban kebakaran memiliki kepentingan ekonomi yang sederhana, yaitu ingin sesegera mengkin berjualan kembali. Untuk menyalurkan kepentingannya, para pedagang membentuk sebuah kelompok kepentingan dengan harapan agar kelompok kepentingan tersebut dapat mewakili kepentingan mereka untuk disampaikan kepada elit sebagai kelompok pengambil kebijakan. Pihak elit politik legislatif Kota Surabaya pun mencoba mewakili aspirasi pedagang dengan mengkompromikan kepentingan dengan pihak pelaksana langsung kebijakan, dan sebagai tindak lanjut, para elit eksekutif yang menjadi pelaksana kebijakan secara bertahap merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanganan pasca kebakaran, baik kebijakan jangka pendek seperti pembangunan TPS maupun revitalisasi bangunan yang terbakar. Di samping untuk mewakili aspirasi pedagang, elit eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya sebagai pengelola kegiatan ekonomi berkewajiban untuk membangun kembali Pasar Turi sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi terbesar di Indonesia bagian timur pada umumnya, khususnya di Kota Surabaya, dengan perputaran uang mencapai 20 hingga 30 miliar perharinya, agar dapat sesegera mungkin memulihkan kegiatan perekonomian rakyat yang juga menyumbang pendapatan yang besar untuk PAD Kota Surabaya. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya menggunakan dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kota sendiri sambil menanti pendanaan dari pihak ketiga (investor).

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 Fis P 34/08 Sak p
Uncontrolled Keywords:	POLITICS IN GFOVERNMENT; AUTONOMY
Subjects:	J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions:	07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:	Creators NIM HADI SAKSONO, 070216660 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Wisnu Pramutanto P, Drs., M.Si UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Dewi Rekno Ulansari
Date Deposited:	17 Feb 2009 12:00
Last Modified:	15 Jun 2017 21:05
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/17995
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item