Benicia Eriana Xavier dos Reis Magno, 079815686 (2006) EFEKTIFITAS HYBRID TRIBUNAL DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN BERAT TERHADAP KEMANUSIAAN DI TIMOR LESTE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) gdlhub-gdl-s1-2006-magnobenic-1251-fishi0-k.pdf Download (260kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 18079-FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Konflik yang terjadi di Timor Leste adalah bagian dari konflik internal yang menyangkut pemisahan wilayah dari pendudukan RI di wilayah tersebut. Konflik ini berbuntut pada kejahatan berat terhadap kemanusiaan yaitu pelanggaran terhadap hukum HAM dan hukum humaniter internasional. Tindakan kejahatan berat tersebut muncul ketika Presiden RI B.J Habibie mengumumkan dua opsi mengenai masa depan Timor Leste pada Januari 1999 yaitu Menerima otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah RI atau lepas Bari wilayah RI. Paska diumumkannya kebijakan tersebut muncul berbagai reaksi, baik pro maupun kontra dari masyarakat Timor Leste. Masyarakat yang pro integrasi mengangap kebijakan tersebut sebagai suatu penghianatan terhadap perjuangan masyarakat pro integrasi. Sikap kecewa tersebut ditunjukkan dengan berbagai aksi kekerasan dan berbuntut pada kejahatan berat terhadap kemanusiaan. Berdasarkan Resolusi DK PBB 1272, dengan tujuan untuk menegakan keadilan bagi para korban maka PBB membentuk hybrid tribunal, namun sayang penerapannya kurang efektif terbukti dalam proses investigasi dan penuntutan. Penelitian ini berusaha menganalisa, mengapa hybrid tribual belum bisa berhasil secara efektif. Melalui analisis nation state dan sistem intemasional yang mengunakan konsep kepentingan nasional serta berdasarkan konsep sistem pengambilan pengaruh kebijakan, dan teori hubungan antara hukum nasional dan hukum intemasional diperoleh penjelasan bahwa efektifitas hybrid tribunal sangat lemah dalam arti kurang berhasil dengan baik karena beberapa hal. Pertama, hybrid tribunal adalah mekanisme yang tidak tepat untuk Timor Leste. kedua, kurangnya political will, dari PBB sebagai lembaga intemasional PBB yang menyediakan sumber daya dan keperluan logistik untuk proses investigasi dan penuntutan. Ketiga, kelemahan struktural yaitu para pejabat yang ditunjuk, khususnya dari orang-orang Timor Leste. kurangnya tenaga profesional yang kurang memiliki pengalaman dalam proses peradilan dan investigasi maupun hambatan teknis berupa penguasaan bahasa yang kurang memadai. Ke-empat pemerintah Timor Leste maupun pemerintah RI kurang kooperatif dalam menuntaskan masalah HAM.

Actions (login required)

View Item