NOVAN HARIS HARDYANTO, 079715540 (2006) PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA JALAN TUNJUNGAN SURABAYA (TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) 39. Abstrak Fis Ant 05-06 Har p.pdf Download (328kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-hariyantos-4594-fiss25-7.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pembangunan negara seringkali lebih terfokus kepada pembangunan kota daripada desa. Adanya perbedaan prioritas pembangunan antara kota dengan desa, membuat beberapa daya tarik terjadinya urbanisasi besar-besaran dan desa ke kota. Dengan semakin meningkatnya arus urbanisasi, ditambah dengan pertumbuhan penduduk secara alami di kota, maka persediaan tenaga kerja semakin meningkat pula. Pertumbuhan tersebut sering tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Akibatnya, jumlah pengangguran pun semakin meningkat. Kondisi seperti ini juga terjadi di Kota Surabaya. Adanya tuntutan ekonomi sebagai tindak langsung dalam menjalani hidup, maka banyak angkatan kerja yang belum tertampung tersebut, mencari alternatif informal lain untuk mendapatkan uang. Salah satunya yaitu dengan menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Adanya krisis moneter pada tahun 1997, membuat jumlah PKL di Surabaya semakin meningkat. Menanggapi situasi demikian, Pemerintah Kotamadya (Pemkot) Surabaya membuat Peraturan Daerah – Peraturan Daerah (Perda-Perda) yang khusus mengatur masalah PKL. Namun pelaksanaan Perda-Perda ini kadangkala tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Akibatnya, para PKL membuat norma ¬norma baru yang timbul dari kebiasaan-kebiasaan mereka yang seringkali melanggar peraturan yuridis formal, namun dibenarkan oleh para aktor di tempat para PKL bekerja. Seperti yang terjadi di kawasan Tunjungan Center (TC), para PKL disini membuat aturan-aturan sendiri, yang disepakati bersama dengan para aktor lain yang ada di (TC), seperti polisi, anggota Dispol-PP, serta pemilik dan karyawan toko. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai perilaku PKL di TC dalam menyikapi peraturan-peraturan tersebut. Di samping itu, adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemkot Surabaya dalam mengambil kebijakan mengenai PKL. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perilaku PKL di TC dipengaruhi oleh Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) dari (Pemkot) Surabaya dan dipengaruhi pula oleh norma-norma yang timbul zdari kebiasaan-kebiasaan yang ada di Tunjungan Center (TC). Baik Perda-Perda maupun kebiasaan-kebiasaan, semuanya "hidup" dan saling "berinteraksi" di dalam TC. Hal ini menunjukkan adanya pluralisme hukum di TC. Walaupun secara potensial situasi pluralisme tersebut dapat menimbulkan konflik, namun yang terjadi di TC justru terjadi integrasi diantara aturan-aturan tersebut. hal ini bisa ditunjukkan dari perilaku para aktor di TC yang sedikit banyak perilaku mereka dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang berkembang di TC, sehingga antara peraturan yundis formal dan norma yang ada disana saling melengkapi. Hal ini menunjukkan adanya bidang sosial semi-otonomi yang bekerja, dimana ada semacam "arus bawah" yang "menyalahi" aturan-aturan hukum formal, namun sudah menjadi kebiasaan dan norma yang kekuatan mengikatnya sama kuatnya dengan aturan hukum formal. Dengan adanya norma-norma yang mengatur PKL ini, maka mereka tidak merasa khawatir akan kehilangan pelanggan. Karena dengan norma-norma yang ada, maka hak-hak mereka yang tidak bisa dipenuhi oleh aturan yuridis formal justru dapat dipenuhi oleh norma-norma yang ada dan berkembang di sana.

Actions (login required)

View Item