Wicaksono. Rangga Bagus, 070710398 (2011) Desentralisasi Fiskal di Era Otonomi Daerah : Studi Politik Keuangan dan Anggaran di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-wicaksonor-21909-fisp39-k.pdf Download (286kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-wicaksonor-18870-fisp39-d.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan desentralisasi fiskal menjelaskan tentang pendelegasian kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah yang mensyaratkan adanya perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal tidak lepas dari konsep politik anggaran. Dimana terjadi proses saling mempengaruhi diantara pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber anggaran. Otonomi daerah yang tujuan awalnya untuk pemerataan pembangunan, tetapi dalam prakteknya semakin memperjelas kesenjangan pembangunan antar daerah terutama karena wilayah Indonesia yang heterogen terutama antara wilayah Indonesia barat dan wilayah Indonesia Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur sebagai subyek penelitian. Melalui wawancara dengan narasumber, menunjukkan bahwa deskirpsi atau gambaran awal mengenai pemaknaan desentralisasi fiskal oleh elite lokal penting karena hal tersebut sangat berkaitan dengan pelaksanaannya. Pelaksanaan desentralisasi fiskal mensyaratkan adanya kejelasan pemaknaan secara konsep bagi setiap pelaksana kebijakan tersebut. Selain itu, dalam tataran penyusunan dan pelaksanaan terdapat kepentingankepentingan mengenai penerimaan dan skala prioritas alokasi anggaran daerah. Hal ini dibuktikan pada setiap perubahan APBD murni dengan APBD setelah perubahan. Dari gambaran tersebut dapat dijelaskan mengenai peluang dan hambatan dalam desentralisasi fiskal di Kabupaten Alor.

Actions (login required)

View Item