NISYA (2015) Tinjauan Yuridis Syarat-Syarat Aborsi Bagi Korban Perkosaan Menurut Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Pp No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Masters thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (209kB)
	Text 2. ABSTRAK .pdf Download (107kB)
	Text 3. DAFTAR ISI .pdf Download (68kB)
	Text 4. BAB 1.pdf Download (224kB)
	Text 5. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 22 May 2023. Download (313kB) | Request a copy
	Text 6. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 22 May 2023. Download (330kB) | Request a copy
	Text 7. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only until 22 May 2023. Download (86kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (146kB)

Abstract

Pengguguran kandungan atau aborsi sudah ada sejak awal sejarah manusia. Mempunyai pengertian bahwa gugurnya kandungan ketika belum saatnya. Masalah aborsi ini adalah hal yang kontroversial sejak jaman dahulu, ada pihak yang setuju dan tidak setuju dilegalkannya pengguguran kandungan bagi korban perkosaan. Dampak yang paling merugikan korban perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Kehamilan tersebut dapat membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental maupun sosial. Aborsi merupakan tindak pidana dan dilarang. Namun khusus korban perkosaan dikecualikan dengan syarat adanya indikasi darurat medis, baik yang mengancam jiwa ibu atau janin, kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Penjelasan mengenai aborsi tersebut dituangkan di dalam PP Aborsi No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, peraturan itu disahkan demi melaksanakan ketentuan pada Pasal-pasal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun disisi lain tindakan aborsi tersebut dapat memberikan keterkaitan bahwa perempuan juga berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pada korban perkosaan.

Actions (login required)

View Item