LONGKO SURYOBROTO, 040217449 (2009) PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-suryobroto-10545-abstract-p.pdf Download (691kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-suryobroto-10310-c7109.pdf Restricted to Registered users only Download (779kB) | Request a copy

Abstract

Berlakunya Undang-Undang No.22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari kecenderungan sentralistik menjadi desentralisasi. Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi membawa konsekuensi terhadap pemerintah daerah agar lebih kreatif sehingga mampu menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat (public services) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), peranan PAD terhadap Pengeluaran Total Daerah (PTD) dan Pengeluaran Rutin Daerah (PRD), efektifitas PAD dan elastisitas PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi periode 2001 – 2006. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model derajat desentralisasi fiskal, model tingkat kemandirian daerah, model efektifitas PAD, dan model elastisitas PAD. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa peranan PAD terhadap TPD sebesar 7,04% dengan derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Banyuwangi sebesar 6,42%; peranan PAD terhadap PTD sebesar 7,44% dan terhadap PRD sebesar 9,28% dengan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar 11,79%; yang menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal maupun tingkat kemandirian daerah Kabupaten Banyuwangi rendah sekali (kurang dari 25%) sehingga mempunyai pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang bersifat instruktif. Dapat dikatakan bahwa selama periode penelitian, Kabupaten Banyuwangi belum mampu melaksanakan otonomi daerah. Efektifitas PAD sebesar 115,01%; maka dapat disimpulkan kemampuan Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugasnya pada era otonomi daerah dikategorikan efektif. Koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 2,11; maka dapat dinyatakan bahwa hasil tersebut adalah elastis (e > 1) yaitu perubahan PAD akan peka terhadap perubahan PDRB yang terjadi.

Actions (login required)

View Item