Rudolf Rishky Manumpak Panjaitan, 040217452 (2008) ANALISIS OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN DAN KEMANDIRIAN KABUPATEN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR (TAHUN 2001 – 2006). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2010-panjaitanr-11899-c12708-k.pdf Download (305kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2010-panjaitanr-10657-c12708.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Diberlakukannya Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah pada tahun 2004, akibat penyempurnaan dari Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada 1 Januari 2001, mengandung makna bahwa terjadi perubahan sistem pemerintahan dari kecenderungan sentralistik ke desentralisasi. Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi membawa konsekuensi terhadap pemerintah daerah agar lebih kreatif sehingga mampu menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat (public services) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar derajat desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian keuangan daerah dan elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB Kabupaten Kota di provinsi Jawa Timur pada era otonomi daerah (periode 2001 – 2006). Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model derajat desentralisasi fiskal, model tingkat kemandirian daerah dan model elastisitas PAD. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa selama periode penelitian, derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur masih rendah sekali (kurang dari 25%) dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur juga masih rendah sekali (kurang dari 25%); dan mempunyai pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang bersifat instruktif, sehingga dapat dikatakan bahwa selama periode penelitian, Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur belum ada yang mampu melaksanakan otonomi daerah, Kota Surabaya sekalipun masih dalam taraf mengurangi peranan pemerintah pusat. Koefisien elastisitas PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur koefisiennya masih lebih kecil dari 1; maka dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut dinyatakan inelastis (e < 1) yaitu perubahan PAD akan tidak peka terhadap perubahan PDRB yang terjadi.

Actions (login required)

View Item