Abdul Rasyid T. (2007) WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s3-2007-abdulrasyi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Disertasi ini mengkaji "Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" dengan permasalahan meliputi: Pertama, Dasar legitimasi teori Konstitusi atas perubahan UUD 1945 terhadap kekuasaan kehakiman; kedua, Apakah dasar teoritis dan dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi dibentuk; ketiga, Pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif dengan mengkaji tiga lapisan keilmuan hukum, yaitu: ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis menurut langkahlangkah deskripsi, sistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisis, serta menilai bahan hukum, baik dari segi substansinya maupun relevansi substansinya. Pada tahap deskripsi dilakukan pemaparan terhadap bahan-bahan hukum dan juga dilakukan penafsiran gramatikal, otentik dan sejarah hukum terhadap norma-norma hukum. Pada tahap sistematisasi dilakukan pemaparan dan analisis terhadap isi dan struktur aturan-aturan dan koherensi aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan isu-isu hukum dalam penelitian ini. Pada tahap perbandingan., ilmu hukum, teori hukum dan teori tentang konstitusi dan Mahkamah Konstitusi disejajarkan kemudian membandingkan dengan sistem hukum yang ada di beberapa negara terutama Amerika Serikat, Jerman, Thailand, Korea Selatan dan Afrika Selatan. Pada tahap analisis terhadap perubahan UUD 1945 dan UU No. 24 tahun 2003, dilakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam UUD 1945 dan UU No. 24 tahun 2003 sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis; tentang wewenang Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Actions (login required)

View Item