I Gusti Ayu Putri Kartika (2003) PENGATURAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA DI PROPINSI BALI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-samsudi-6779-th2207-k.pdf Download (409kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-samsudi-6779-th2207-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan hukum terhadap Benda Cagar Budaya mempunyai arti penting dalam mewujudkan kelestarian dan pengamannya. Dalam pengkajian terhadap perlindungan hukum ini diungkap permasalahan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap Benda Cagar Budaya dan penegakan hukum dalam perlindungan Benda Cagar Budaya. Secara umum penelitian ini dilakukan untuk menganalisis landasan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap Benda Cagar Budaya yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara tertulis diantaranya HTN/ Hukum Administrasi, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Adat yang juga dipergunakan sebagai instrument perlindungan benda cagar budaya. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang konseptual sebagai landasan bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan warga masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait dengan Benda Cagar Budaya.

Actions (login required)

View Item