Mohammad Fauzi, 090214797 (2005) DEMOKRATiSASI POLITIK DI MADURA PASCA PEMBERLAKUAN REGULASI OTONOMI DAERAH TAHUN 1999 (Studi Perbandingan Kabupaten Bangkalan dan Sampang). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-fauzimoham-1805-ts2206-k.pdf Download (387kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2006-fauzimoham.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sejak pemberlakuan regulasi otonomi daerah tahun 1999 demokratisasi atau demokrasi politik di tingkat lokal kabupaten Bangkalan dan Sampang berpotensi mengalami perkembangan. Argumentasinya, karena otonomi daerah selain memberikan kewenangan teknik-administratif juga kewenangan politik kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara akuntabel, responsif, representatif. Namun demikian demokrasi sebagai suatu sistem politik tidak dengan sendirinya berkembang tanpa adanya peran dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, seperti, dukungan dari elite politik dan masyarakat yang dapat dilihat pada aspek kepercayaan dan prilakunya. Peran (kepercayaan dan prilaku) elite politik dan masyarakat terhadap demokrasi ini dideskripsikan pada penelitian, dengan menggunakan metode kualitatif-interpretatif, tepatnya, metode perbandingan kualitatif (qualitative comparative method). Yakni, suatu metode penelitian yang cukup handal dalam memaparkan peran elite politik formal dan masyarakat (terkait dengan structures of conciousness) terhadap demokrasi politik di kabupaten Bangkalan dan Sampang.

Actions (login required)

View Item