Yayan Sakti Suryandaru (2003) HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN UNTUK PROSTITUSI. Other thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview

Text (ABSTRAK) ABSTRAK SURYANDARU.pdf Download (95kB) | Preview

Abstract

Secara faktual, hingga kini perdagangan anak dan perempuan (traffiicking) untuk prostitusi masih terus berlangsung, tanpa ada usaha cukup memadai dari pemerintah untuk menanganinya. Indikasi dari hal ini terlihat misalnya subtansi hukum atau materi perundang-undangan, masih banyak peraturan hukum atau perundang-undangan yang diskrimatif atau kurang memenuhi rasa berkeadilan gender. Sebagai contoh, dalam KUHP tidak secara eksplisit diatur masalah trafficking. Implementasi dari ketentuan KUHP ini belum efektif mampu mempidanakan para trafficker. Fenomena ini mengasumsikan bahwa implementasi produk hukum dan perundang-undangan, sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum dan institusinya. Mayoritas penegak hukum di Indonesia masih terbelenggu sistem nilai yang belum peka gender, sehingga akan berpengaruh pada saat aparat penegak hukum tersebut menafsirkan suatu produk hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses-proses pengadilan atau hukuman yang pernah dijatuhkan bagi pelaku perdagangan anak dan perempuan untuk prostitusi dan mengidentifikasi upaya aparat penegak hukum dalam melindungi korban perdagangan anak dan perempuan untuk prostitusi.

Actions (login required)

View Item