KENDHY MURSITO, 040710702 (2012) EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKDA) DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (325kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2012-mursitoken-19514&no=1 Restricted to Registered users only Download (1kB) | Request a copy

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara manual pada awalnya memiliki banyak kekurangan sehingga sering menghambat proses pengelolaan keuangan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan sebuah aplikasi untuk mengeliminasi kekurangan-kekurangan tersebut yang disebut Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan SIKDA tersebut ditinjau dari aspek: (1) sumber daya manusia, (2) hardware, (3) software, (4) aspek manfaat aplikasi, dan (5) hambatan-hambatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif melalui penyebaran kuesioner dan dilanjutkan dengan wavancara yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan adanya kondisi sebagai berikut: (1) secara umum sumber daya manusia (brainware) yang ada mampu mengimplementasikan SIKDA dengan baik, (2) ketersediaan hardware yang digunakan untuk aplikasi SIKDA sudah cukup memadai, (3) software SIKDA merupakan aplikasi yang user friendly, (4) secara umum SIKDA telah berhasil mempermudah serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan (5) secara umum para programmer BPKAD dan buku manual SIKDA bisa mengatasi permasalahan yang terjadi terkait teknis aplikasi. Namun, pada kenyataannya masih banyak kekurangankekurangan/ kelemahan-kelemahan yang terjadi selama tahapan implementasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya: keterbatasan tenaga kerja/pegawai yang terampil, digital divide, kesadaran akan privasi dan keamanan data yang rendah, incompatibility dari software terhadap sistem operasi populer, serta perbedaan format pelaporan software SIKDA Akuntansi dan Pelaporan yang mengacu pada Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang seharusnya digunakan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24 tahun 2005). Oleh karena itu, masih diperlukan pembenahan-pembenahan dalam penerapan SIKDA di masa yang akan datang agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan dengan jauh lebih efektif dan efisien.

Actions (login required)

View Item