ADITYO BAGUS NUGROHO, 040710699 (2012) SIMULASI PENERAPAN BALANCE SCORECARD SEBAGAI SISTEM PENGUKURAN KINERJA PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PASURUAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (285kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2012-nugrohoadi-20051&no=1 Restricted to Registered users only Download (1kB) | Request a copy

Abstract

Pengukuran kinerja dalam perusahaan maupun instansi pemerintah saat ini cenderung hanya tertumpu pada laporan keuangan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan dalam penilaian kinerjanya hanya mengacu pada Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) yang sebagian besar tolok ukur kinerjanya hanya dinilai dari seberapa besar anggaran dapat terealisasikan. Balance Scorecard sebagai penerjemah visi dan strategi organisasi kedalam seperangkat ukuran yang menyeluruh memberikan kemudahan bagi para manajer untuk melakukan pengukuran kinerja dengan 4 perspektif dalam balance scorecard yaitu perspektif pelanggan, pembelajaran dan pertumbuhan, keuangan dan bisnis internal. Balanced Scorecard sudah banyak diterapkan di perusahaan yang berorientasi laba, dan perspektif keuangan merupakan tujuan akhir. Sedangkan pada organisasi nirlaba kepuasan pelanggan merupakan tujuan akhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan dengan menerapkan balanced scorecard yaitu dengan penjabaran visi dan misi yang diterjemahkan dalam tujuan, ukuran, target dan inisiatif. Berdasar hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Perspektif proses bisnis internal, Dinas berusaha meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Perspektif keuangan, Dinas berusaha melakukan efisiensi anggaran dengan tetap berupaya melaksanakan misinya dalam bentuk penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan, terlihat dari laporan realisasi anggaran dan belanja tahun 2008, 2009, dan 2010. 3. Penilaian kinerja kepuasan perspektif pelanggan dinilai dari jumlah pendapatan asli daerah baik dari pajak maupun retribusi karena apabila di nilai dari pelanggan tidak bisa dilakukan karena pungutan pajak tersebut bersifat wajib. Selain itu pengukuran penilaiannya adalah bagaimana Dinas bisa menangapi tanggapan atau keluhan dari pelanggan. 4. Penilaian kinerja perspektif pembelajaran dan perkembangan pelatihan dan bimbingan teknis meski belum dilakukan secara maksimal akan tetapi dalam inisiatifnya Dinas berusaha menjadi lebih baik.

Actions (login required)

View Item