FADIL ZUMHANA, S.H., M.Hum., 030970536 (2016) RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (HALAMAN DEPAN)
HALAMAN DEPAN.pdf Download (514kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
FADIL ZUMHANA FINAL_Part14.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB II)
FADIL ZUMHANA FINAL_Part15.pdf Restricted to Registered users only Download (907kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
FADIL ZUMHANA FINAL_Part16.pdf Restricted to Registered users only Download (868kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
FADIL ZUMHANA FINAL_Part17.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
FADIL ZUMHANA FINAL_Part18.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan Landasan Filosofis Konsep Restorative Justice sebagai Primum Remedium dalam upaya pengembalian Keuangan Negara. Selain itu, penelitian ini bertujuan pula untuk menemukan Ratio Decidendi Putusan Pengadilan dalam upaya pengembalian Keuangan Negara. Type penelitian ini adalah penelitian hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, kasus, dan pendekatan perbandingan. Dalam disertai ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : pertama Undang-Undang Korupsi yang pernah berlaku sampai dengan sekarang, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Pelaksanaan pengembalian keuangan negara melalui instrumen pidana dan perdata serta telah didukung komitmen dunia internasionalpun masih banyak mengalami hambatan. Kedua, Pendekatan “restorative justice” yang berkembang pada negara common law dan telah dijadikan model pada UNCAC 2003 sebenarnya sejalan dengan filosofis Bangsa Indonesia yaitu Pancasila pada Sila ke-4 dan ke-5. Pendekatan restorative justice telah diterapkan dalam putusan pengadilan No.2399K/Pid.Sus/2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi tidak boleh disikapi secara permisif berapapun nilai kerugian Negara yang timbul karenanya, akan tetapi sebaliknya penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan yang harus dihindarkan dan Hakim dalam penerapan hukumnya tidak seutuhnya harus searah dengan semangat dan kehendak pembuat undang-undang akan tetapi diseleraskan dengan tuntutan keadilan masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Disertasi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 Dis H 02/16 Zum r | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Restorative justice, primum remedium, pengembalian kerugian keuangan negara | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Dasar Ilmu Hukum | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | |||||||||
| Date Deposited: | 20 Apr 2016 00:58 | |||||||||
| Last Modified: | 20 Apr 2016 00:58 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/29528 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |