MAULANA ABDUL HARRIS, 031414153073 (2016) HAK MENGUASAI NEGARA PADA KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DALAM KONSEP BADAN HUKUM. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN .pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB 1) BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) | Request a copy
	Text (BAB 2) BAB II HAK MENGUASAI NEGARA DALAM KEKAYAAN NEGARA YANGDIPISAHKAN.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB III BADAN HUKUM DALAM KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (67kB) | Request a copy

Abstract

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cara yang ditempuh dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui penguasaan terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Untuk itulah keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, termasuk di dalamnya kekayaan negara yang dipisahkan.

Actions (login required)

View Item