Mega Avitia K (2015) ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 BENDAHARAWAN DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (295kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (44kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (699kB)
	Text (BAB 1) 2. BAB 1.pdf Download (86kB)
	Text (BAB 2) 3. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 15 May 2023. Download (182kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 4. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 15 May 2023. Download (44kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (46kB)
	Text (LAMPIRAN) 6. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 15 May 2023. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Mengarahkan perekonomian Indonesia menuju kondisi yang lebih baik sudah menjadi tugas utama yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi dunia. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia memiliki dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Menurut Nopirin (1992:45), kebijakan moneter adalah “tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat”. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Pemerintah untuk mengarahkan perekonomian kepada kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran Pemerintah. Kebijakan fiskal memiliki tujuan yang sama persis dengan kebijakan moneter. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Dalam kebijakan moneter, Pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar, sedangkan dalam kebijakan fiskal, Pemerintah mengatur penerimaan dan pengeluarannya (Rahardja,2008:445).

Actions (login required)

View Item