ADE AYU GANISYAH KURNIAWATI (2015) PENGARUH PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TAHUN 2015 TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP DI PT. SLS SURABAYA (STUDI KASUS KKP SOLID). Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (431kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (103kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (774kB)
	Text (BAB 1) 2. BAB 1.pdf Download (270kB)
	Text (BAB 2) 3. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (335kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 4. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 16 May 2023. Download (106kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (109kB)
	Text (LAMPIRAN) 6. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di dunia. Dalam kurun waktu 10 tahun ini rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,5% pertahun (BPS, 2015:08) dan bahkan mengalahkan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju di dunia. Tak heran jika Indonesia dinobatkan menjadi anggota G-20 yaitu kelompok 20 ekonomi utama dengan perekonomian terbesar di dunia. Hal ini tak terlepas dari pembangunan diberbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor lainnya yang sebagian besar dibiayai oleh penerimaan negara khususnya dari pajak. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa untuk tetap mempertahankan konsistensi petumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pembangunan yang berkesinambungan, negara harus lebih intensif dalam menggenjot penerimaan negara khususnya dari pajak Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan target penerimaan di setiap tahunnya, hal ini dimaksudkan agar program – program yang dijalankan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan terealisasi sesuai dengan rencana. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang mengalami perubahan ke empat yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Actions (login required)

View Item