MIRZA NINDYA PUTRI, 031211133090 (2016) PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBANKAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB I) 2. Bab I.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 3. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (534kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 4. Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5. Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 6. Daftar bacaan.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB) | Request a copy

Abstract

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengubah kewenangan Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan Pengawasan terhadap Jasa Keuangan di Indonesia. Lembaga Perbankan yang merupakan bagian dari Lembaga Jasa Keuangan merupakan salah satu lembaga yang memiliki potensi besar terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen selaku nasabah bank, untuk itu fungsi dari dibentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor keuangan Perbankan maupun Non Bank. Tujuan didirikannya lembaga Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel , mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dengan cara menindaklanjuti pengaduan yang dilakukan oleh konsumen dengan adanya indikasi pelanggaran oleh jasa lembaga jasa keuangan kemudian pihak Otoritas Jasa keuangan dalam hal ii memberikan pembelaan hukum berupa mediasi perbankan yang tata cara dan prosedurnya telah diatur di dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Dan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan menerapkan sanksi-sanksi apabila lembaga perbankan telah tdapat terbukti melanggar. Sehingga, dengan pemberlakuan sanksi kepada lembaga perbankan tersebut akan menciptakan kepastian hukum bagi nasabah sebagai konsumen perbankan yang merasa dirugikan oleh pihak bank. Dengan terciptanya kepastian hukum maka secara tidak langsung dapat pula menciptakan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Actions (login required)

View Item