Muhammad Taqyuddin Akbar (2015) Kedudukan Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dan Sidik Jari Pada Akta Notaris. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (135kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (114kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (111kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (160kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KEKUATAN HUKUM SURROGATE PADA ....pdf Restricted to Registered users only until 13 March 2023. Download (190kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PEMBUKTIAN APABILA TERJADI PENGINGKARAN ....pdf Restricted to Registered users only until 13 March 2023. Download (162kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 13 March 2023. Download (50kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (88kB)

Abstract

Penelitian berjudul kedudukan surrogate sebagai pengganti tanda tangan dan sidik jari pada akta notaris, dengan membahas masalah bagaimanakah kekuatan hukum Surrogatepada akta notaris dan bagaimanakah pembuktian apabila terjadi pengingkaran terhadap Surrogate pada akta notaris. Penelitian dengan pendekatan undang-undang (StatuteApproach),pendekatan konseptual (Conceptual Approach)dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Kekuatan hukum Surrogate pada akta notaries belumbisa dikatakan sempurna, karena surrogate hanya merupakan keterangan tentang keadaan penghadap pada saat akta itu dibacakan dan karena sesuatu hal penghadap tidak dapat membubuhkan tanda , dan keterangan tersebut tidak cukup hanya dituangkan dalam akhir akta oleh Notaris.Akta yang dibuat oleh seorang notaries adalah akta otentik, dimana yang menjadi yang sempurna dimana dalam hal pembuktian dalam pengadilan hakim harus menilai bahwa perbuatan yang terdapat, sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam hal adanya pengingkaran atas kebenaran dari Surrogate oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan haknya yang bertujuan untuk membua takta tersebut menjadi tidak sah, harus berdasarkan putusan pengadilan yang d iawali dengan gugatan dan tanggung jawab dari pembuktian terhadap suatu akta otentika pada pihak yang mendalilkan atau yang mengajukan gugatan.

Actions (login required)

View Item