RIDWAN RISWANA, 031314253112 (2016) PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP AHLI WARIS (STUDI KASUS KECELAKAAN PESAWAT AIRASIA QZ8501). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB) | Request a copy
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (595kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB) | Request a copy

Abstract

Dalam Kasus kecelakaan pesawat airasia QZ 8501 masuk ke dalam rezim hukum penerbangan internasional, maka yang berlaku adalah sejumlah konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisis serta menganalisis norma hukum tentang penyelesaian ganti rugi terhadap ahli waris korban pengguna jasa angkutan udara. Dengan rumusan masalah sebagai berikut; bagaimana pengaturan ganti rugi terhadap korban kecelakaan penerbangan internasional di Indonesia dan bagaimana pembayaran ganti rugi terhadap ahli waris korban kecelakaan airasia apabila korban tidak ditemukan, penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridisnormatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Diperoleh hasil analisis antaralain bahwa Pengaturan ganti rugi dalam konvensi warasawa 1929 diatur dalam pasal 22, menurut pasal tersebut ganti rugi untuk penumpang terbatas 125.000 gold francs, jumlah tersebut merupakan batas minimum yang tidak boleh lebih rendah dan tidak boleh ada suatu perjanjian yang bermaksud mengurangi jumlah tersebut atau membebaskan tanggung jawab perusahaan penerbangan, namun demikian perjanjian antara penumpang dengan perusahaan penerbangan diizinkan untuk lebih tinggi dari jumlah tersebut, dan sesuai Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pasal 178 ayat 1 menyebutkan penumpang yang berada dalam pesawat udara yang hilang, dianggap telah meninggal dunia, apabila dalam jangka waktu tiga bulan setelah tanggal pesawat udara seharusnya mendarat di tempat tujuan akhir tidak diperoleh kabar mengenai hal ihwal penumpang tersebut, tanpa diperlukan putusan pengadilan.

Actions (login required)

View Item