ALQADRI NUR, 031414153031 (2016) HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (853kB) | Preview
	Text (BAB I) 2. Bab I.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 3. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (577kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 4. Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (559kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5. Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 6. Daftar Bacaan.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai rasio legis hak imunitas anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan ruang lingkup hak imunitas anggota DPR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan melalui studi literatur, dengan bahan hukum primer, sekunder maupun non-hukum. Selanjutnya bahan hukum dianalisis berdasarkan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan rumusan ilmiah untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Rasio legis hak imunitas anggota DPR adalah dimana hak imunitas tidak terlepas dari paradigma demokrasi yang memberikan kebebasan berbicara kepada anggota DPR yang dengan bebas tanpa takut terhadap bentuk penuntutan di hadapan pengadilan atau terhadap penggantian antarwaktu dalam menyampaikan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas serta hak dan kewajiban konstitusional anggota DPR. 2) Ruang lingkup hak imunitas anggota DPR adalah terletak pada pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugasnya serta hak dan kewajiban konstitusionalnya, di luar dari pemaknaan tersebut hak imunitas tidak berlaku bagi anggota DPR. Selain itu, pembatasan hak imunitas anggota DPR, dilihat dari pelaksanaan masa kerja DPR. Pelaksanaan masa kerja tersebut terbagi atas masa sidang dan masa reses. Dalam masa kerja tersebut, anggota DPR dalam melaksanakan hak imunitasnya tidak dilepaskan dari Tata Tertib dan Kode Etik DPR. Saran dalam penelitian ini yaitu bahwa terhadap penggunaan hak imunitas, anggota DPR seharusnya memaknai ketentuan akan pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas serta hak dan kewajiban konstitusionalnya. Selain itu, diperlukan penegasan secara spesifik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak imunitas anggota DPR.

Actions (login required)

View Item