Helen Octavia Simbolon, 031314253065 (2016) AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMUNGUTAN PAJAK DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ANTARA DEVELOPER DENGAN KONSUMEN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (362kB) | Preview
	Text (BAB 1) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB) | Request a copy
	Text (BAB 2) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan sistem Pre Project Selling di bidang properti semakin meningkat. Dalam sistem tersebut developer dalam memasarkan produknya hanya menawarkan denah atau gambar saja kepada calon konsumen sedangkan fisiknya belum ada. PPJB sering digunakan developer sebagai perjanjian pendahuluannya yang mengikat kedua belah pihak, sebelum terlaksananya penandatanganan AJB di hadapan PPAT. Diperlukan waktu yang lama sejak ditandatanganinya PPJB hingga dapat terlaksananya jual beli dihadapan PPAT dan yang sering terjadi di dalam masyarakat dalam kurun waktu tersebut, konsumen akan mengalihkan kepada pihak ketiga. Pemungutan pajak pada pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pihak ketiga tidak diatur secara tegas dalam PPJB. Tesis ini berfokus pada pengaturan pemungutan pajak pengalihan tersebut serta akibat hukumnya. Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan dua jenis pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Konsumen atau pembeli wajib membayar segala pajak akibat dari pengalihan kepada pihak ketiga tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan secara teori maupun praktek mengenai penerapan pajaknya. Jika secara teori penjual wajib membayar PPhnya, pembeli menanggung BPHTB dan PPhnya selaku penjual dan pihak ketiga dikenakan BPHTB selaku pembeli, sedangkan secara praktek tidak demikian. PPJB adalah bentuk pendahuluan dari perbuatan hukum pemindahan hak. Perbuatan hukum ini juga menimbulkan akibat hukum dibidang perpajakan jika pemungutan pajak pada pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pihak ketiga tersebut melanggar prinsip-prinsip pemungutan pajak. Karena banyaknya terjadi penyelewengan pajak menggunakan sistem ini, maka akibat hukumnya adalah ditagihkan kurang bayar SSP dan/atau BPHTB, atau dikenakan sanksi denda atau sanksi pidana jika terdapat indikasi pelanggaran ketentuan pidana dalam peraturan perpajakan.

Actions (login required)

View Item