ROSITA, 031324253077 (2016) STATUS PENGUASAAN ATAS TANAH ADAT LEMBO BLUKAR YANG BERASAL DARI HUTAN ADAT (HAK ULAYAT) OLEH MASYARAKAT ADAT DAYAK BENUAQ. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (466kB) | Preview
	Text (BAB 1) 8. Bab I.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB) | Request a copy
	Text (BAB 2) 9. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 10. Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 11. Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 12. Daftar Bacaan.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 13. Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (539kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian berjudul Status Penguasaan Atas Tanah Adat Lembo Blukar Yang Berasal Dari Hutan Adat (HakUlayat) OlehMasyarakat Adat Dayak Benuaq, dengan rumusan masalah apakah wewenang pemegang atas tanah limbo blukar selain dapat menggunakan juga dapat di alihkan atau diwariskan dan apakah penguasaan terhadap tanah limbo blukar dapat ditingkatkan menjadi Hak Atas Tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulan bahwa :wewenang pemilik hak atas tanah limbo blukar yang berasal dari tanah adat milik pribadi (latitanagarapan), wewenang merawat, mempergunakan /mengelola ladang/kebun bagi penghidupan dan kehidupannya dengan memperhatikan adat isti adat Suku Dayak Benuaq. Lembo (simpukngmunan) blukar (uratbatakng) dapat beralih melalui peristiwa hukum kepada ahli waris baik garis lurus keatas maupun garis menyamping yang mempunyai keturunan darah dengan pewaris. Kepemilikan hak atas tanah limbo blukar dapat ditingkatkan menjadi Hak Atas Tanah menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria melalui proses pengakuan hak dengan cara surat keterangan pemilikan atas tanah secara adat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala adat setempat atas dasar hak milik atas tanah secara adat dapat di mohonkan surat pernyataan penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa diketahui, ditandatangani kepala adat dan dicatat oleh camat dikantor kecamatan setempat. Pendaftaran Tanah dilakukan berdasarkan pengakuan hak atas tanah adat milik pribadi (latitanagarapan), hal ini dijelaskan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum pemegang hak sebagai subyek hak milik.

Actions (login required)

View Item