ASLICHAH, 090114575 D (2007) MODUL STANDARDISASI PENGETAHUAN KERJA SEBAGAIMEKANISME KOORDINASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA (STUDI PENGEMBANGAN MODUL PADA TP UKS KECAMATAN DI KABUPATEN PASURUAN). Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2008-aslichah-7493-disk03-k.pdf Download (826kB) | Preview
Preview	Text (HALAMAN DEPAN) COVER.pdf Download (819kB) | Preview
	Text (BAB 1) 1. BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 2) 2. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 3. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 4. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 5) 5. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB 6) 6. BAB 6.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB) | Request a copy

Abstract

Masalah kesehatan seringkali dianggap sebagai akibat atau muara dari berbagai kebijakan sektor lain, untuk mewujudkan visi 2010 selayaknya masalah kesehatan diperhitungkan dalam setiap pembangunan termasuk pembangunan sektor pendidikan. Anak usia sekolah merupakan kelompok usia rawan yang sedang tumbuh dan berkembang. Peningkatan pola hidup sehat anak usia sekolah merupakan daya ungkit yang potensial sebagai investasi 10-20 tahun ke depan. Salah satu peningkatan kualitas SDM anak usia sekolah yaitu dengan melakukan pembinaan kesehatan dalam bentuk Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), yang merupakan kegiatan lintas sektor yang mempunyai visi Primary Health School . Sesuai dengan SKB 4 menteri tahun 1983 dan 2003 maka dibentuklah suatu organisasi pembina UKS yang disebut Tim Pembina UKS (TP UKS) yang secara berjenjang mulai dari pusat hingga daerah. TP UKS kecamatan sebagai ujung tombak pembina terdekat dengan tim pelaksana UKS di sekolah sangat menentukan keberhasilan program UKS, namun masalah yang ada adalah kinerja TP UKS Kecamatan masih kurang optimal. Masalah kurang optimalnya kinerja TP UKS Kecamatan tersebut pada umumnya adalah masalah manajemen organisasi UKS antara lain: 1) kurangnya kebijakan yang mendukung, 2) kurangnya informasi terutama tugas pokok dan fungsi yang harus diketahui, dilaksanakan, dan disebarluaskan, 3) rendahnya komitmen kepala daerah, 4) aspek individu, dan 5) kurangnya koordinasi (TP UKS Pusat, 2002). Terkait dengan teori Kopelman (1982), Stott (1995), Gibson, Ivancevich, Donnelly (1996), Nimran (1999), Robbins (2001), dan Mulyasa (2004) maka kajian masalah kinerja TP UKS tersebut di atas disebabkan oleh faktor individu (pengetahnan, motivasi, sikap, komitmen, dan kerjasama), manajemen dan organisasi serta faktor lingkungan luar. Masalah manajemen koordinasi nampaknya menjadi penting untuk mengelola saling ketergantungan tujuan, tugas, aktor dan sumberdaya diantara banyak sektor yang ada dalam TP UKS. Masalah koordinasi dalam perencanaan, pembinaan supervisi, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi (SPEM) TP UKS Kecamatan di Kabupaten Pasuruan merupakan masalah utama. Hal tersebut tampak pada pencapaian kinerja TP UKS Kecamatan tahun 2001, tahun 2002, tahun 2003 berturut-turut untuk pencapaian POA 9%; 8%; 8,3%, pembinaan ketenagaan 0%; 0%; 0%, rapat untuk evaluasi monitoring program 2,3%; 3%; 4,1%, pelaporan 2,3%; 3%; 20%. Melihat permasalahan di atas maka dibutuhkan alat administrasi untuk mengimplementasikan koordinasi yaitu mekanisme koordinasi guna meningkatkan kinerja. Untuk menentukan mekanisme koordinasi yang cocok dalam suatu tim maka hams ditentukan terlebih dahulu ciri organisasi dalam TP UKS (studi tahap awal). Melihat fakta dan teori dalam studi koordinasi maka hasil studi tahap 1 atau awal dalam penelitian ini berdasarkan interdependency yang telah dikembangkan oleh Thompson dalam Shortell dan Kaluzny (1988), adalah TP UKS mempunyai 3 (tiga) tipe ketergantungan (pooled, sequential, dan reciprocal), skala operasional TP UKS sangat besar (Shortell dan Kaluzny, 1988), memerlukan schedule meeting (Van den Van, 1967) dan tugas yang komplek dengan banyaknya aktor yang terlibat minimal 4 sektor utama (Mintzberg, 1996), maka mekanisme koordinasi yang cocok adalah standardisasi. Berdasarkan masalah yang membuat kinerja TP UKS kurang optimal di atas, terutama disebabkan oleh faktor aktor (TP UKS) yang melakukan koordinasi masih sangat rendah (87% tingkat pengetahuan TP UKS di Kecamatan Pohjentrek, Rejoso, Ngempit, pada tahun 2001; 2002; 2003 sangat kurang) terutama pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi serta kedudukannya dalam TP UKS. Melihat peluang dari fakta empiris dan teori Charn (1981) serta teori Mintzberg dalam Weigand, Frank dan Aldo (2003) tentang mekanisme koordinasi maka Standardisasi Pengetahuan Kerja sebagai mekanisme koordinasi adalah cocok untuk mengatasi masalah kinerja TP UKS Kecamatan yang kurang optimal, melengkapi teori mekanisme koordinasi standardisasi dari Mintzberg dalam Weigand, Frank clan Aldo (2003). Mempertimbangkan karakteristik anggota TP UKS adalah para pejabat yang sibuk, tidak punya waktu banyak, dan mobilitasnya tinggi maka media yang sesuai untuk mengimplementasikan mekanisme koordinasi standardisasi pengetahuan kerja adalah dalam bentuk modul. Karakteristik pembelajaran individual dalam bentuk modul adalah sesuai belajar orang dewasa, belajar mandiri, kecepatan belajar, dapat dibawa kemana-mana, kapanpun waktu dan gaya belajar disesuaikan dengan individu. Tujuan umum penelitian ini adalah membuktikan pengaruh positif penerapan Modul Standardisasi Pengetahuan Kerja sebagai mekanisme koordinasi terhadap peningkatan faktor individu, komponen koordinasi dan peningkatan kinerja Tim Pembina UKS Kecamatan. Secara khusus bertujuan untuk: (1) menetapkan standar substansi pengetahuan TP UKS Kecamatan. (2) menetapkan standar tingkat pengetahuan TP UKS Kecamatan, (3) pengembangan modul yang berisi substansi dan tingkat pengetahuan kerja TP UKS Kecamatan yang telah distandardisasi, (4) membuktikan pengaruh positif penerapan Modul Standardisasi Pengetahuan Kerja sebagai mekanisme koordinasi terhadap terhadap faktor individu TP UKS Kecamatan (pengetahuan, motivasi, sikap, komitmen, dan kerja sama), (5) membuktikan pengaruh positif penerapan Modal Standardisasi Pengetahuan Kerja sebagai mekanisme koordinasi terhadap peningkatan komponen koordinasi (komunikasi, integrasi dan sinkronisasi) TP UKS Kecamatan, 6) membuktikan pengaruh positif penerapan Modal Standardisasi Pengetahuan Kerja sebagai mekanisme koordinasi terhadap peningkatan kinerja TP UKS Kecamatan (POA, pembinaan, rakor dan SEM, pelaporan, dan administrasi). Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teoritis dan kerangka konsep, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah: (a) Hipotesis major: Modal Standardisasi Pengetahuan Kerja sebagai mekanisme koordinasi berpengaruh positif terhadap peningkatan faktor individu, komponen koordinasi dan kinerja TP UKS Kecamatan, (b) Hipotesis minor: 1) Modal Standardisasi Pengetahuan Kerja sebagai mekanisme koordinasi berpengaruh positif terhadap peningkatan faktor individu TP UKS Kecamatan meliputi: pengetahuan, motivasi, sikap, komitmen, dan kerjasama, 2) Modul Standardisasi Pengetahuan Kerja sebagai mekanisme koordinasi berpengaruh positif terhadap peningkatan komponen koordinasi (komunikasi, integrasi dan sinkronisasi). 3) Modul Standardisasi Pengetahuan Kerja sebagai mekanisme koordinasi berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja TP UKS Kecamatan (POA, pembinaan, rakor dan SEM, pelaporan dan administrasi). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur pada tahun 2006-2007, dengan melalui 2 tahap yaitu: 1) tahap I adalah tahap penentuan ciri TP UKS dan penentuan mekanisme koordinasi, ini merupakan studi awal yang dilakukan pada saat pengembangan proposal, 2) tahap II atau tahap penelitian meliputi: tahap Ila yaitu tahap pengembangan modul dan tahap lib yaitu tahap penerapan modus_ Rancang bangun dalam penelitian tahap lib ini menggunakan quasy experimental atau ekperimental semu dengan pre-test dan post-test control groups design. Sampel adalah TP UKS Kecamatan (Camat, kepala Puskesmas, kepala Cab.Dinas P K, PsPAI, dan ketua TP PKK) yang diambil secara total yaitu 24 TP UKS Kecamatan. Secara cluster berdasarkan letak geografis dibagi dalam kelompok kecamatan pantai, dataran, kota dan pegunungan. Kemudian masing-masing kelas diambil secara random hingga didapatkan 12 kelompok kontrol dan 12 kelompok intervensi. Dalam pc:jalaran penelitian ada 2 kecamatan putus uji karena program pelatihan dari Propinsi Jawa Timur, sehingga tinggal 11 kelompok intervensi dan 11 kelompok kontrol. Basil studi awal atau tahap I, menentukan ciri TP UKS yaitu: 1) terdapat 3 tipe ketergantungan diantara sektor dalam TP UKS (polled, sequential, dan reciprocal interdependency), 2) mempunyai jangkauan pekerjaan berskala besar, 3) schedule meeting dan 4) tugas-togas yang komplek karena minimal 4 sektor terlibat. Hasil penelitian tahap lla atau tahap pengembangan modul: 1. Telah ditetapkannya standard substansi modul standardisasi pengetahuan kerja yaitu: a) Kebijakan, pengembangan dan pembinaan UKS, b) Konsep dasar dan implementasi negosiasi dalam TP UKS Kecamatan, c) Modul III: Konsep dasar dan implementasi team work dalam TP UKS Kecamatan, d) Modul IV Konsep dasar dan implementasi koordinasi dalam TP UKS Kecamatan_ 2. Telah ditetapkannya standar tingkat pengetahuan kerja ranah kognitif: (C-1), memahami (C-2) dan mampu mengimplementasikan (C3). 3. Telah dibuat Modal Standardisasi Pengetahuan Kerja TP UKS Kecamatan yang terdiri dari 6 buku: a. Panduan pemanfaatan modal standardisasi pengetahuan kerja TP UKS Kecamatan. b. Buku lembar kerja modul standardisasi pengetahuan kerja TP UKS Kecamatan. c. Modal I: Kebijakan, pengembangan dan pembinaan UKS d. Modul II: Konsep dasar dan implementasi negosiasi dalam TP UKS Kecamatan. e. Modal 111: Konsep dasar dan implementasi team work dalam TP UKS Kecamatan. f. Modul IV Konsep dasar dan implementasi koordinasi dalam TP UKS Kecamatan. Hasil pengukuran sebelum penerapan modul pada tahap IIb: hasil pre-test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna pada faktor individu (pengetahuan, motivasi, sikap, komitmen, dan kerjasama), komponen koordinasi (komunikasi, integrasi dan sinkronisasi) dan kinerja (POA, pembinaan, rakor dan SEM, pelaporan, dan administrasi) antara TP UKS intervensi dan kontrol. Hasil post-test ternyata terdapat perbedaan yang bermakna p&lt;0,05 dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam modal. Hasil uji manova menunjukkan bahwa Modul Standardisasi Pengetahuan Kerja sebagai mekanisme koordinasi berpengaruh positif dan bermakna terhadap faktor individu (p=0,001), komponen koordinasi (p= 0,001) dan kinerja, (p=0,001). Hasil yang sama untuk semua sub variabel faktor individu, komponen koordinasi dan kinerja. Simpulan yang dapat diambil dari keterangan di atas adalah bahwa hipotesis mayor diterima, yaitu Modul Standardisasi Pengetahuan Kerja sebagai mekanisme koordinasi berpengaruh terhadap peningkatan faktor individu, komponen koordinasi dan kinerja TP UKS Kecamatan. Demikian pula hipotesis minor diterima yaitu: 1) Modal Standardisasi Pengetahuan Kerja sebagai mekanisme koordinasi berpengaruh positif terhadap peningkatan faktor individu TP UKS Kecamatan meliputi: j. Standar pengetahuan kerja tim dapat dicapai hanya dengan menggunakan modul. Berdasarkan simpulan tersebut di atas, ada beberapa hal penting yang disarankan pada para peneliti berikutnya dan juga pengguna media ini berikutnya: a. Modul dapat di implementasikan pada populasi yang lebih luas seperti propinsi atau bahkan nasional dan waktu yang disesuaikan kebutuhan serta kondisi setempat. b. Mengembangkan modul ini terlebih dahulu pada tim tingkat Kabupaten-Kota dalam periode waktu tertentu sebagai pilot project kemudian bare dikembangkan berjenjang ke bawah. c. Untuk Organisasi yang mempunyai jangkauan operasional berskala besar dan mempunyai tipe ketergantungan pooled, sequential, dan reciprocal, tugas-tugas yang kompleks, membutuhkan pertemuan yang terjadwal, mekanisme koordinasi standardisasi pengetahuan kerja dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan terlebih dahulu meningkatkan faktor individu seperti: pengetahuan, motivasi, sikap, komitmen dan kerjasama. d. Media yang digunakan untuk mengaplikasikan mekanisme koordinasi standardisasi bisa menggunakan media belajar mandiri selain modul yaitu sistem kontrak, audio tape, work book, visual material (guide sheets) program instruction booklets, Individual prescribed instruction OPT), audio tutorial sistem (AT), project plan. dengan mengungkap faktor individu lebih banyak melalui motivasi emosional, selain panduan modul sebagai materi lengkapnya. </description

Actions (login required)

View Item