J.J. SARUNGU, 099512006D (2001) POLA PENGARUH PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAN SWASTA TERHADAP PROSES URBANISASI DI INDONESIA. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) sarungujj.pdf Download (659kB)
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s3-2007-sarungujj-3547-dise20-p.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Tujuan kajian ini adalah mengungkap: (1) mekanisme proses urbanisasi internal berlangsung di Indonesia selama periode waktu kajian (1980-1995) dan peranan pembangunan ekonomi atau secara khusus industrialisasi dan laju pertumbuhan penduduk yang secara pesat dalam proses urbanisasi tersebut, (2) pola pengaruh kebijakan pembiayaan pembangunan khususnya pengeluaran pemerintah dan kredit perbankan terhadap proses urbanisasi, (3) dan kaitan pola penyebaran wilayah antara investasi dan tingkat urbanisasi di Indonesia selama periode kajian ini. Proses urbanisasi dalam hal ini dipandang sebagai suatu sistem dimana terjadi proses transformasi struktural kondisi daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan. Proses transformasi struktural tersebut menyangkut interaksi perubahan struktur produksi dalam aktifitas ekonomi masyarakat, struktur sosial dalam arti pergeseran stratifikasi sosial penduduk secara spasial (daerah pedesaan dan daerah perkotaan) yang sekaligus masing-masing merupakan komponen dari sistem proses urbanisasi. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah kerangka analisis makro yang bertumpu pada the supply-leading financing system approachs (Patrick dalam Meir, 1976:296) dengan tipe penelitian kausal-efek berdasarkan data panel pada aras propinsi. Data penelitian ini meliputi 25 propinsi pada empat titik waktu, yaitu tahun 1980, 1985, 1990 dan 1995. Teknik analisis data yang digunakan adalah (i) Analisis jejak (path analysis) untuk mencapai tujuan kajian (1) dan (2), (ii) Analisis masalah atribut berganda (multiattributte problem analysis) untuk mengkaji tujuan penelitian (2), dan (iii) Analisis besaran koefisien Entropi Theil (Theils Entropy coefficient/T) dan koefisien Deviasi logaritmik rata-rata (the Mean logarithmic deviation coefficient/L) untuk mencapai tujuan kajian (3) tersebut di atas. Hasil kajian yang diperoleh adalah: 1. Proses urbanisasi internal berlangsung di Indonesia selama periode waktu kajian menunjukkan mekanisme dimana perubahan struktur produksi dalam aktifitas ekonomi masyarakat dan struktur sosial dalam arti pergeseran stratifikasi sosial penduduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap perubahan struktur spasial penduduk (antara pedesaan dan perkotaan). Hal ini menunjukkan bahwa semakin struktur produksi lebih mengarah ke sektor manufaktur dan semakin struktur sosial lebih berorientasi ke pekerjaan sektor formal dan ke gaya hidup perkotaan, semakin struktur spasial penduduk lebih mengarah ke peningkatan tingkat urbanisasi. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Pernia (1977) dan Firebaugh (1987). 2. Faktor pembangunan sosial ekonomi atau lebih khusus proses industrialisasi dan laju pertumbuhan penduduk yang pesat, ternyata memainkan peranan yang besar dalam mendorong perubahan tingkat urbanisasi atau tingkat penduduk perkotaan. Hanya saja dalam hal ini faktor pembangunan ekonomi atau industrialisasi lebih berperanan secara langsung sedang faktor laju pertumbuhan penduduk yang pesat lebih berperanan secara tidak langsung. Dalam kaitannya dengan perbedaan pandangan teoritik-historik oleh berbagai pakar pembangunan tentang dominasi peranan kedua faktor tersebut dengan perubahan tingkat urbanisasi atau tingkat penduduk perkotaan perlu pula dipertimbangkan. Karena setelah sifat hubungan tersebut dipertimbangkan ternyata kedua faktor tersebut menunjukkan peranan yang besar meskipun dengan cara atau pada jalur yang berbeda. Hasil kajian ini lebih menegaskan bahwa pandangan dua kelompok yang berbeda tentang determinan urbanisasi, antara Timberlake (1985), Todaro (1977) dan Todaro and Stilkind (1981) di sate pihak yang lebih menekankan pada faktor industrialisasi dan Myrdal (1968) di pihak lain yang lebih menekankan faktor ledakan pertumbuhan penduduk dan kemiskinan massal, ternyata keduanya berlaku untuk kondisi Indonesia dengan catatan bahwa peranan keduanya sangat ditentukan pula oleh sifat hubungannya dengan tingkat urbanisasi (langsung dan tidak langsung). Jika secara langsung maka faktor industrialisasi sangat dominan sedang jika secara tidak langsung maka faktor ledakan pertumbuhan penduduk yang dominan. Hasil ini lebih mendukung pernyataan Han Redmana (1974) berdasarkan pendekatan historikal-diskriptif yang dilakukannya. 3. Pengaruh kebijakan pembiayaan pembangunan khususnya pengeluaran pemerintah dan kredit perbankan terhadap proses urbanisasi internal ternyata menunjukkan jalur mekanisme dan pola kaitan sebagai berikut: a. Pengeluaran pemerintah berpengaruh pada semua komponen sistem proses urbanisasi internal (struktur produksi, struktur sosial dan struktur penduduk spasial) tetapi lebih signifikan melalui efeknya terhadap perubahan struktur produksi dan struktur sosial sebagai akibat pergeseran gaya hidup masyarakat ke gaya hidup perkotaan. Sementara, kredit perbankan lebih berpengaruh signifikan terhadap proses urbanisasi interbal melalui efeknya pada perubahan struktur produksi dan struktur penduduk spasial. Pengeluaran pemerintah cenderung lebih berperan sebagai kebijakan tidak langsung (implicit policy) sedang kredit perbankan cenderung lebih berperan sebagai kebijakan langsung (explicit policy). b. Terdapat perbedaan pola hubungan perubahan struktur pembiayaan pembangunan (pengeluaran pemerintandan kredit perbankan) dengan laju proses urbanisasi internal yang terpesat, antara (i) wilayah dengan aras pembiayaan pembangunan tinggi dan rendah, dan (ii) antara periode waktu pendek dan periode waktu panjang (&gt;5 tahun). Pada periode jangka waktu pendek untuk wilayah dengan aras pembiayaan pembangunan tinggi, laju proses urbanisasi yang terpesat terjadi pada pola perubahan struktur pembiayaan pembangunan dimana pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang rendah dan pertumbuhan kredit perbankan yang berfluktuasi. Sedang untuk wilayah dengan aras pembiayaan pembangunan rendah, sebaliknya laju proses urbanisasi yang terpesat terjadi pada pola perubahan pengeluaran pemerintah yang tinggi dan pertumbuhan kredit perbankan yang berfluktuasi. Pada periode jangka panjang untuk wilayah dengan aras pembiayaan pembangunan tinggi, laju proses urbanisasi yang terpesat terjadi pada pola perubahan struktur pembiayaan pembangunan dimana pertumbuhan kredit perbankan relatif lebih pesat dari pada pert umbuhan pengeluaran pemerintah. Sedang untuk wilayah dengan aras pembiayaan pembangunan rendah, laju proses urbanisasi yang terpesat terjadi pada pola perubahan struktur pembiayaan pembangnan dimana pertumbuhan kredit perbankan relatif lebih rendah daripada pertumbuhan pengeluaran pemerintah. c. Dalam kaitannya dengan gejala urban modern sector bias policy (Todaro, 1977; Robinson, 1987; Jones, 1989) di negara-negara sedang berkembang, hasil kajian ini untuk kondisi Indonesia menunjukkan kecenderungan bahwa pada kebijakan pengeluaran pemerintah, gejala tersebut hanya terjadi pada wilayah dengan aras pembiayaan pembangunan rendah baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Sedang pada kebijakan kredit perbankan, terdapat kecenderungan gejala tersebut terjadi hanya pada wilayah dengan aras pembiayaan pembangunan tinggi dan dalam jangka waktu panjang. 4. Kaitan pola penyebaran wilayah antara investasi per kapita dan tingkat urbanisasi ternyata tidak selalu positif baik dalam jangka waktu pendek (&lt;5 tahun) maupun dalam jangka panjang. Atau, jika pola penyebaran investasi per kapita mamusat tidak selalu diikuti oleh pola penyebaran tingkat urbanisasi yang memusat pula. Dalam jangka panjang, tren pola penyebaran investasi per kapita lebih cenderung mengikuti bentuk kurve U terbalik kecuali untuk kasus wilayah pulau Jawa, Kalimantan dan wilayah tanpa sumber daya alam-mineral yang mengikuti bentuk kurve dengan slope yang semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di ketiga wilayah tersebut cenderung memusat di propinsi tertentu, seperti DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Sedang tren pola penyebaran tingkat urbanisasi cenderung mengikuti bentuk kurve dengan slope yang menurun pada semua kasus wilayah (propinsi, pulau/kepulauan dan wilayah dengan atau tanpa sumber daya alam mineral). Hal ini menunjukkan bahwa pola penyebaran tingkat urbanisasi cenderung semakin menyebar. Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas terutama dalam hal pola pengaruh pembiayaan pembangunan terhadap proses urbanisasi akan membawa implikasi kebijakan di masa depan bahwa, pertama diperlukan reformulasi pemahaman konsep urbanisasi terutama bagi para penentu dan pelaksana kebijakan pembangunan. Urbanisasi harus dipandang tidak hanya berkaitan dengan perpindahan penduduk atau pertumbuhan penduduk perkotaan tetapi sebagai suatu sistem transformasi struktural dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, politik dan penduduk) yang masing-masing merupakan subsistemnya yang saling berpengaruh dalam suatu wilayah (region). Oleh karena itu, laju proses urbanisasi yang pesat dan menyebar di berbagai wilayah adalah hal yang positif dan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan yang merata menurut wilayah. Hal ini sangat penting di masa depan dalam kaitannya dengan upaya integrasi wilayah melalui otonomi yang luas. Kedua, agar proses pembangunan yang merata menurut wilayah berlangsung pesat maka kebijakan pembiayaan pembangunan terutama oleh pemerintah lebih diarahkan pada kedua hal berikut secara bersaman, yaitu pembangunan infrastruktur baik sosial ekonomi maupun pisik (kebijakan implisit) dan pembangunan wilayah yang laju proses urbanisasinya relatif rendah dan bukan hanya pads jumlah penduduk yang besar atau luas wilayahnya yang luas.</description

Actions (login required)

View Item