I WAYAN PARSA
(2005)
PENGAWASAN PEMERINTAH (PUSAT) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Disertasi ini mengangkat tema sentral Pengawasan Pemerintah (Pusat) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Tema ini muncul karena dalam era otonomi daerah sekarang ini ada kecendenmgan otonomi ditafsirkan sebagai kebebasan daerah untuk melakukan apa Baja tanpa campur tangan Pemerintah Pusat. Pada hal dalam negara kesatuan, Pemerintah Daerah merupakan subordinasi dari Pemerintah Pusat dimana pada tingkat terakhir Pemerintah Pusat-lah yang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada parlemen. Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat harus tetap mengacu pads peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu perlu adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun tujuan Bari penelitian ini adalah : 1.Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pengawasan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta segi-segi positif dan negatif dari masing-masing bentuk pengawasan tersebut. 2.Untuk mengetahui sejauh mama kewenangan kekuasaan kehakiman dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini tennasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan pendekatan tersebut dapat diketahui bahwa hampir semua Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang pernah berlaku di Indonesia menganut bentuk pengawasan preventif dan represif, kecuali UU No.22 Tahun 1999 yang hanya menganut pengawasan represif. Hasil penelitian menunpikkan bahwa dengan hanya menekankan pada pengawasan represif ternyata mengandung segi-segi nagatif, yaitu menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat, di samping kurang terjaminnya kepastian hukum. Ini terbukti dengan banyaknya Perth yang dikembalikan dan dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena merugikan masyarakat. Pengawasan represif dalam bentuk pembatalan Peraturan Daerah dapat dilakukan bail( oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Mahkamah Agung. Pengawasan represif oleh Mahkamah Agung dilakukan melalui penggunaan hak uji materiil dengan dasar pengujian peraturan perundang¬undangan yang lebih tinggi. Tetapi melalui Pasal 24A Amandemen Ketiga UUD 1945 dinyatakan bahwa dasar pengujian yang dapat digunakan Mahkamah Agung hanyalah undang-undang. Berbeda halnya dengan pengawasan represif oleh Pemerintah Pusat yang menggunakan dasar pengujian yang lebih luas yakni atas dasar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum. Pengawasan represif oleh Pemerintah Pusat ternyata tidak hanya ditujukan pads Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU No.22 Tahun 1999, tetapi juga terhadap semua kebijakan daerah termasuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2001. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat tidak langsung membatalkan Perth yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, melainkan mengembalikannya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah untuk direvisi ataupun dicabut. Dengan demikian Pemerintah telah memperluas prosedurlmekanisme pembatalan dari yang telah diatur dalam Pasal 114 UU No.22 Tahun 1999. Di samping itu, terhadap Perth yang telah dibatalkan, ternyata tidak ada daerah yang menggunakan prosedur keberatan balk kepada Pemerintah Pusat maupun ke Mahkamah Agung. Dengan kata lain, sampai saat ini ketentuan Pasal 114 ayat (4) UU No.22 Tahun 1999 belum pernah diterapkan.
Actions (login required)
 |
View Item |
