YULIANTO, 031170105 (2014) PEMBATASAN HAK KREDITOR PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2015-yulianto-37237-6.abst-k.pdf Download (79kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) F8.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemberlakuan Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) sebagai lex specialis dari hukum jaminan kebendaan dan hukum perdata. Keberlakukan Undang-Undang ini menimbulkan beberapa permasalahan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit, yaitu:Pertama, terjadi persinggungan prinsip antara prinsip hukum kepailitan dengan prinsip hukum jaminan kebendaan, khususnya prinsip eksekutorial dan prinsip preferensi. Kedua,adanya pembatasan hak kreditor pemegang jaminan kebendaan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Ketiga, terjadinya pertentangan atas putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kepailitan yang berhubungan dengan pengurusan dan pemberesan jaminan kebendaan. Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya merujuk pada UUK-PKPU sebagai peraturan yang bersifat khusus dalam hal pengaturan hukum jaminan dan hukum perdata secara umum, sebagai implementasi prinsip hukum “lex specialis derogate legi generalis”. Namun di beberapa putusan yang lainnya Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia merujuk pada hukum jaminan Kebendaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, temuan yang dihasilkan melalui penelitian ini adalah adanya 10 (sepuluh) pembatas hak kreditor pemegang jaminan kebendaan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Untuk itu perlu dilakukan revisi terhadap UUK-PKPU yang berlaku saat ini, dimana seluruh normanya harus berpedoman pada asas integrasi. Sehingga UUK-PKPU merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata, khususnya hukum jaminan kebendaan. Melalui pengintegrasian norma tersebut, UUK-PKPU dan hukum jaminan kebendaan akan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kreditor dan debitor.

Actions (login required)

View Item